Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Kadensus Usulkan Lembaga Khusus Pengawas Mantan Terpidana Terorisme

Kompas.com - 16/01/2016, 13:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, Irjen (Purn) Bekto Suprapto menilai, seharusnya ada lembaga khusus yang berfungsi mengawasi mantan narapidana.

Pasalnya, lanjut Bekto, sejumlah pelaku tindak pidana terorisme banyak yang merupakan residivis. (Baca: Pengamat Teroris: Polri dan Intelijen Indonesia Kecolongan)

Mereka dinilai dapat kembali melakukan kejahatan karena tak ada lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap mantan terpidana kasus terorisme tersebut.

"Pertanyaannya, siapa yang memonitor mereka setelah keluar dari lapas?" ujar Bekto dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

"Data intelijen, misalnya 100 orang sudah pulang, 100 itu siapa saja? Ke mana saja? Mereka tersebar dimana-mana, ini masalah. Kita suka sekali menggampangkan masalah," sambung Bekto.

Ia mencontohkan kasus terduga teroris Bado alias Abu Urwah alias Osama yang ditembak mati di Poso. Urwah, menurut Bekto, pernah ditangkap hingga tiga kali.

Jika ada lembaga pengawas khusus, maka menurut dia penangkapan pelaku tindak pidana terorisme akan lebih mudah dilakukan. (Baca: Dua dari Lima Pelaku Teror Bom Sarinah Berstatus Residivis)

Keberadaan sejumlah lembaga terkait, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kepolisian, TNI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) pun dinilai masih belum cukup.

"Tugasnya siapa, bagaimana yang harus dilakukan, tanggung jawab siapa (untuk memonitor). Itu masalah dan kita harus pikirkan," ujar Bekto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com