Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Organisasi Gafatar di Indonesia...

Kompas.com - 13/01/2016, 17:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) jadi sorotan publik. Organisasi masyarakat yang dikategorikan menyimpang dari ajaran Islam tersebut dikait-kaitkan dengan peristiwa hilangnya sejumlah orang di penjuru Indonesia.

Berdasarkan pembahasan dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) di Kejaksaan Agung, Selasa (12/1/2016) kemarin, dipaparkan bahwa awalnya Gafatar bernama Al-Qiyadah al-Islamiyah.

(Baca: Mendagri Sebut Banyak Pegawainya Mendadak Hilang, Diduga Terlibat Gafatar)

Ambaranie Nadia K.M Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Adi Toegarisman
Gerakan itu adalah sebuah aliran kepercayaan di Indonesia yang menggabungkan ajaran Al Quran, Alkitab Injil dan Yahudi, serta wahyu yang diklaim turun kepada pimpinannya.

"Aliran ini didirikan dan dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq alias Abdusalam yang menyatakan dirinya nabi atau mesias," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman di Kompleks Kejaksaan Agung, Rabu (13/1/2016).

Wahyu yang diterima Moshaddeq diklaim bukan berupa kitab, melainkan pemahaman yang benar dan aplikatif mengenai ayat-ayat dalam Al Quran dan telah dikesampingkan sepanjang sejarah manusia.

(Baca: Gafatar Membubarkan Diri karena Aksi Sosialnya Sering Ditolak Masyarakat)

Pada tanggal 4 Oktober 2007, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2007 yang menyatakan gerakan itu adalah aliran sesat dan menyimpang dari Islam.

Tahun 2008, Moshaddeq terjerat hukum akibat tuduhan penistaan agama melalui gerakan yang berbasis di Pondok Pesantren Al-Zaytun. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Moshaddeq selama empat tahun penjara, dipotong masa tahanan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com