Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Parpol Gabung Pemerintah, "Obesitas Kekuasaan" Dikhawatirkan Muncul

Kompas.com - 13/01/2016, 15:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, menilai Presiden Joko Widodo justru akan terbebani jika semakin banyak partai yang masuk ke dalam pemerintahan.

Koalisi yang semakin gemuk, kata Gun Gun, tidak lantas akan menjamin pemerintahan yang semakin kuat.

"Saya sih berharap jangan semua masuk pemerintahan. Karena Jokowi juga akan dibingungkan dengan pola hubungan yang sangat obesitas kekuasaan," tutur Gun Gun saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2016).

Gun Gun menambahkan, Jokowi harus dapat membaca situasi politik tersebut. Ini perlu diperhatikan, terutama jika partai oposisi yang bergabung nantinya meminta jatah kursi di pemerintahan.

"Kecuali dia masuk mendukung pemerintah tanpa bargaining (tawar) jabatan strategis. Tapi saya enggak yakin," ujar Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta itu.

Sementara itu, Pakar Politik dan Ilmu Pemerintahan LIPI, Siti Zuhro menilai, ada kecenderungan Jokowi ingin memperbesar koalisi karena melihat satu tahun kepemimpinannya kurang efektif.

Hal tersebut terlihat dari sistem presidensial yang kurang didukung parlemen untuk memperlancar kinerjanya. Karena itu, lanjut Siti, jawabannya adalah melalui kekuatan politik.

Namun, senada dengan Gun Gun, Siti menilai koalisi yang semakin besar justru tak ideal. Menurut dia, tak ada korelasi positif antara besarnya koalisi dengan kinerja pemerintahan.

Siti menambahkan, seharusnya Jokowi belajar dari pengalaman presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menerapkan politik harmoni.

"Politik harmoni seperti Pak SBY bagus untuk sesaat. Koalisi yang warna warni itu ternyata juga membuat Pak SBY jadi rumit," tutur Siti.

Lebih dari satu tahun berjalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, hanya Gerindra yang masih konsisten dan belum memperlihatkan tanda-tanda akan bergabung dengan pemerintah.

Terakhir, Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie menyatakan opsinya untuk bergabung ke pemerintahan. 

Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz juga sudah menyatakan keinginannya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK, dan tidak bergabung dengan KMP ataupun KIH. 

Partai Keadilan Sejahtera juga menunjukkan indikasi merapat dengan menemui Presiden Jokowi di Istana.

PKS dinilai mulai tak sejalan dengan KMP dalam sidang kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Kasus ini akhirnya membuat politisi Golkar, Setya Novanto, yang duduk sebagai Ketua DPR mundur dari jabatannya.

Adapun Partai Amanat Nasional sudah sejak September lalu menyatakan bergabung dengan pemerintahan.

Meski menyatakan tak keluar dari KMP dan bergabung ke KIH, sikap PAN di parlemen selalu sejalan dengan parpol pendukung pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com