Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Siap Diperiksa Bareskrim Terkait Tuduhan ke Sudirman Said

Kompas.com - 08/01/2016, 17:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR Setya Novanto akan datang ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri awal pekan depan. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya.

"Kalau tidak Senin, Selasa pekan depan, Pak Novanto akan memberikan keterangan di Mabes Polri," ujar Firman di Kompleks Mabes Polri, Jumat (8/1/2016).

Novanto akan datang sebagai saksi pelapor dalam perkara pencemaran nama baik serta fitnah dengan terlapor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Laporan Novanto atas Sudirman dibuat pada 11 Desember 2015.

Kehadiran kliennya pekan depan tersebut diputuskan setelah Firman berdiskusi dengan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Carlo Brix Tewu, Jumat siang.

"Senin depan itu ada serah terima jabatan di Direktur Tindak Pidana Umum. Maka itu Pak Novanto datang, kalau tidak Senin ya Selasa," ujar Firman.

Dalam pemeriksaan pertama kali, kliennya dipastikan tidak membawa dokumen apapun sebagai barang bukti.

Sebab, seluruh barang bukti berupa salinan berita yang memuat dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sudirman, telah disampaikan ketika laporan dibuat.

"Berita-berita bohong itu sudah disampaikan ke polisi saat laporan. Intinya, Pak Setya Novanto sangat berharap kasus ini dilanjutkan," ujar Firman.

Firman atas nama Novanto telah melaporkan Sudirman pada 11 Desember 2015 lalu.

Firman merasa Sudirman melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan menyebarkannya melalui konten elektronik. Laporan polisi Novanto teregister dengan nomor LP/1385/XII/2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com