Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Personel Polisi yang Dipecat Sepanjang 2015 capai 335 Orang

Kompas.com - 30/12/2015, 00:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri merilis laporan akhir tahun kinerja Polri sepanjang 2015. Kapolri Jendral Badrodin Haiti menyebutkan, selama 2015, Polri telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 335 anggota.

"Jumlah personil Polri yang PTDH, dipecat, mengalami peningkatan 181 persen," kata Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Selasa (29/12/2015).

Jumlah personil Polri yang dipecat, menurut Badrodin, meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 119 personil.

Ia menuturkan, pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat atau Dumas.

Pada 2015, tercatat 898 pengaduan diterima Polri. Adapun, 619 di antaranya merupakan Dumas terkait penyidikan tindak pidana.

Komplain terhadap proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri, kata Badrodin, merupakan permasalahan terbesar.

Beberapa contohnya adalah lamanya waktu dan tidak ditindaklanjutinya proses penanganan pengaduan, keberpihakan dan profesionalitas polisi, manipulasi perkara, hingga menelantarkan perkara.

itu, Badrodin menuturkan, pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin mengalami penurunan sebesar 74,3 persen dari tahun sebelumnya.

"Pelanggaran disiplin ini agak banyak. 2015 itu 4.024," ujar Badrodin.

Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran kode etik meningkat sebesar 120,3 persen. Pada tahun 2014, pelanggaran kode etik hanya dilakukan 444 orang dan tahun 2015 menjad 978 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com