Gantikan Pramono Anung, Eva Kusuma Sundari Akan Dilantik Jadi Anggota DPR

Kompas.com - 28/12/2015, 12:21 WIB
Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kompas.com/dani prabowoPolitisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari akan segera dilantik menjadi anggota DPR RI melalui proses pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan Pramono Anung yang kini menjabat Sekretaris Kabinet.

Eva dan Pramono berasal dari daerah pemilihan yang sama, yakni Jawa Timur VI.

Eva mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai PAW dirinya dengan Pramono Anung sudah selesai.

Menurut dia, Keppres tersebut saat ini sudah diterima oleh pimpinan DPR RI.

"Bola sudah di DPR, agenda pelantikan sesuai keputusan pimpinan DPR," kata Eva, saat dikonfirmasi, Senin (28/12/2015).

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa Keppres PAW sudah selesai. Ia langsung mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2014-2019 setelah dilantik menjadi Sekretaris Kabinet oleh Presiden Jokowi.

Namun, Pramono belum dapat memastikan kapan pelantikan Eva akan dilaksanakan.

Melalui akun twitter pribadinya, Pramono hanya menyebutkan bahwa Eva akan segera dilantik menggantikannya sebagai anggota Fraksi PDI-P di DPR.

"Saya sudah mengundurkan diri (dari DPR) sejak dilantik (menjadi Seskab). Penggantinya Eva Sundari, keppresnya baru selesai, tinggal pelantikan," kata Pramono.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X