Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 34 Persen Publik Harap Penegakan Hukum Tak Tebang Pilih

Kompas.com - 24/12/2015, 16:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Founding Father House (FFH) merilis hasil survei "Persepsi dan Harapan Publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016".

Dari hasil survei, didapatkan sejumlah 34 persen publik mengharapkan penegakan hukum yang adil atau tak tebang pilih.

"Jadi publik itu dipertontonkan dengan bagaimana perilaku aparat negara, perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin itu agak berbeda," ujar Peneliti Senior FFH, Dian Permata pada sebuah acara diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Dalam paparannya, Dian menambahkan, selain mengharapkan penegakan hukum yang tak tebang pilih, harapan publik kepada pemerintah Jokowi-JK di bidang hukum adalah untuk menangkap pelaku korupsi

Ada 22,9 persen yang mengharapkan aparat penegak hukum lakukan pemberantasan korupsi, serta aparat yang bersih dan tidak disuap.

Adapun pada pertanyaan lainnya terkait persepsi publik terhadap situasi hukum di Indonesia, 23,3 persen menilai hukum berpihak pada penguasa atau orang kaya.

Sementara itu, hasil lainnya secara berturut-turut adalah, publik berharap koruptor banyak ditangkap KPK (22,1 persen).

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sejumlah 29, 2 persen publik menilai penegakan hukum saat ini sudah baik dan 32,2 persennya menilai tidak baik.

Sedangkan, terkait persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, 35,2 persennya menilai baik dan hanya 29, 3 persen yang menilai tidak baik.

Adapun, 16,1 persen publik bahkan menilai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sangat baik.

Berkaca pada hasil survei, kata Dian, terpilihnya pimpinan baru KPK menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Jokowi-JK terkait sejauh mana pimpinan terpilih dapat memenuhi ekspektasi publik.

"Apakah ekspektasi publik yang tinggi tentang harapan di bidang hukum itu dapat diwujudkan atau tidak?" tanya Dian.

"Jika pimpinan baru KPK itu tidak dapat melaksanakan harapan publik itu maka efeknya berpengaruh pada Jokowi-JK," ujarnya.

Survei itu dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015. Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling.

Jumlah responden 813 orang yang sudah memiliki hak pilih. Sementara tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com