Kompas.com - 22/12/2015, 17:18 WIB
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi sidang sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP). 

Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Budi Achmad Djohari mengatakan, pihaknya telah memiliki gugus tugas yang akan membantu para hakim dalam menelaah dan mengkaji permohonan yang masuk.

"Setelah permohonan masuk, kita melakukan verifikasi. Verifikasi tentang kelengkapan syarat-syarat formal dari masing-masing pemohon, sampai 31 Desember," ujar Budi saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015).

Bagi pemohon yang sudah memenuhi kelengkapan, akan diterbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL). Sementara bagi yang belum lengkap, akan diterbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL).

Bagi pemohon yang berkasnya belum lengkap, diberi waktu 3 hari untuk melengkapinya. 

(Baca: 63 Sengketa Pilkada Serentak Sudah Didaftarkan ke MK)

Pada tanggal 4 Januari, semua permohonan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). 

Sidang pertama akan dilangsungkan pada 7 Januari 2015 dengan bentuk panel. Budi menjelaskan, nanti pihaknya akan membagi menjadi tiga panel.

Proses sidang tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga tanggal 17 Januari 2015. Sehari setelahnya,  akan ada sidang putusan sela, untuk menentukan mana pemohon yang dieliminasi.

"Artinya, tidak memenuhi persyaratan formal," ucap Budi.

Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat formal akan dieliminasi dan tidak dapat melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Adapun yang melanjutkan ke sidang pokok perkara adalah para pemohon yang menurut majelis hakim sudah memenuhi persyaratan formal.  "Sehingga kita akan masuk ke pokok perkaranya," ujar Budi.

Dengan waktu 45 hari kerja sejak permohonan dicatat di BRPK, Budi menjelaskan, diperkirakan proses sidang PHP akan selesai pada awal atau pertengahan Maret 2015.

Adapun, batas akhir pendaftaran permohonan PHP sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), kata Budi, adalah hari ini. "Jadwal KPU, 16-18 Desember untuk Kabupaten/Kota. 17-19 Desember untuk Provinsi," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Nasional
Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Nasional
Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Nasional
Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Nasional
MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Nasional
Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Nasional
Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Nasional
Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Nasional
Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Nasional
PDI Perjuangan Ungkap Puan Hingga Kini Belum Temui Parpol Lain untuk Bahas Pemilu 2024

PDI Perjuangan Ungkap Puan Hingga Kini Belum Temui Parpol Lain untuk Bahas Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Kenakan Baju Adat Toba Selama Berkegiatan di Medan

Jokowi Kenakan Baju Adat Toba Selama Berkegiatan di Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.