RJ Lino Nilai Penunjukan Langsung dalam Pengadaan QCC Tidak Salah

Kompas.com - 19/12/2015, 08:29 WIB
Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino. ESTU SURYOWATI/Kompas.comDirektur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino.
|
EditorCaroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino diduga merugikan negara dengan melakukan penunjukan langsung perusahaan dari China dalam pengadaan quay crane container (QCC).

Menurut Fachmi, kliennya merasa tak ada yang salah dalam kewenangannya itu.

"Menurut kami, proses penunjukan langsung itu tidak ada permasalahan. Pengadaan barang dan jasa tidak ada yang salah," kata Fachmi saat dihubungi, Sabtu (19/12/2015).

Fachmi mengatakan, saat ini pihaknya masih akan mempelajari kasus yang menjerat kliennya. Lino, lanjutnya, akan mengikuti prosedur hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Katanya, ikuti saja prosesnya. Kita sebagai warga negara harus taat hukum," kata Fachmi.

DIa mengaku belum memikirkan upaya hukum untuk melawan penetapan tersangka Lino. Menurut dia, baik pengacara maupun Lino membutuhkan waktu untuk memetakan kasus tersebut.

"Baru saja semalam (penetapan tersangka). Saya mau pelajari dulu, harus dengan tenang membaca kasusnya, baru analisis, dan sikap hukum apa yang kita ambil," kata Fachmi.

Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

Surat perintah penyidikan diteken pimpinan KPK pada 15 Desember 2015. Sebelumnya, KPK pernah meminta keterangan Lino dalam penyelidikan kasus ini pada 15 April 2014. Saat itu, Lino mengaku menunjuk langsung perusahaan yang menjadi rekanan proyek pengadaan QCC setelah beberapa kali gagal menggelar lelang proyek.

"Aturan kami ada, jadi kalau lelang gagal, itu bisa ada pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung gagal maka ada penunjukan langsung," ujar Lino seusai dimintai keterangannya, Selasa (15/4/2014).

Lino mengklaim penujukan langsung yang diputuskannya selaku Dirut Pelindo II sudah sesuai dengan prosedur. Dia menilai tidak ada kerugian negara yang muncul akibat penunjukan langsung rekanan tersebut. Proyek pengadaan QCC ini bernilai Rp 100-an miliar.

Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Atas perbuatannya, Lino dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X