Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta BNP2TKI Rawat Semangat Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 18/12/2015, 20:11 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pecegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili oleh Rahmad Asep Suwanda selaku Direktur Gratifikasi KPK, meminta kepada jajaran pegawai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk merawat integritas mencegah korupsi di lingkungan lembaganya. Pesan itu disampaikan oleh Asep dalam Rakornis BNP2TKI di Bandung pada hari Kamis (17/12/2015).

Asep mengingatkan kala itu KPK memotret situasi pelayanan keberangkatan dan kepulangan di terminal Kepulangan TKI di Soekarno Hatta, yang selanjutnya direkomendasikan kepada BNP2TKI untuk melakukan perbaikan termasuk meniadakan unit layanan BNP2TKI di Bandara Soekarno Hatta, dan hasilnya saat ini dapat menghapus hal hal yang dapat merugikan TKI di Bandara Soekarno Hatta.

"Korupsi adalah menyalahgunakan tanggung jawab yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Karena itu untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di BNP2TKI, saat ini BNP2TKI sudah menerapkan aplikasi system dengan KPK sebagai upaya melakukan pencegahan terjadinya korupsi," katanya.

Saat ini, kata Asep, korupsi sudah berkembang dengan melibatkan keluarganya untuk menampung hasil korupsinya. Karenanya, ;anjut dia, upaya pencagahan akan lebih baik dibanding penindakan.

"Seperti dapat dilihat dari hasil  penyelamatan kerugian dari sisi pencegahan saat ini mencapai Rp 269 triliun," ujarnya.

Kerjasama antara BNP2TKI dengan KPK diharapkan dapat terjadi transformasi budaya dalam kontek pencegahan korupsi. Karena itu, Asep berharap ada kesungguhan dari seluruh elemen BNP2TKI untuk bersama sama menguatkan pencegahan korupsi.

"BNP2TKI harus mampu menghilangkan konflik kepentingan. Berhubungan dengan PPTKIS misalnya, seberapa independensi terhadap mitra kerja lain, karena hal itu perlu didefinisikan, termasuk perlu didorong oleh whistleblower," kata Asep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com