Pasang Surut Partisipasi Politik di Dunia Maya

Pejabat itu masih menganggap partisipasi politik masyarakat sebagai sesuatu yang artifisial jika tidak berubah bentuk jadi kopi darat.

Padahal, di beberapa negara maju pejabat publiknya tidak gamang dengan partisipasi politik daring. Di Inggris, misalnya, Majelis Rendah Inggris dan Pemerintah Inggris bahkan sudah membentuk layanan petisi daring.

Jika penanda tangan mencapai 10.000, pemerintah wajib merespons. Jika penandatangan sudah mencapai 100.000, parlemen akan membahasnya.

"Ada banyak yang bisa kami lakukan untuk membangun kepercayaan terhadap kinerja Majelis Rendah dan kami harus terus berupaya mencari cara baru untuk mendorong masyarakat untuk terlibat," kata pemimpin Majelis Rendah Inggris Sir George Young, seperti tertulis dalam Briefing Paper E-Petitions tertanggal 20 Oktober 2015.

Berkaca dari komentar itu, para pengambil kebijakan di Indonesia tampaknya perlu merekonstruksi pemahaman mereka terhadap partisipasi politik di dunia maya.

"Sebenarnya sudah ada beberapa pemimpin muda yang memanfaatkan media sosial untuk mendapat masukan dari rakyat," kata Desmarita optimistis.

Tentu besar harapan model pemimpin macam itu bakal terus bertambah sehingga masa depan demokrasi deliberatif di Indonesia bakal semakin cerah di tahun-tahun mendatang. (Antony Lee)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Desember 2015, di halaman 7 dengan judul "Pasang Surut Partisipasi Politik di Dunia Maya".