Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasang Surut Partisipasi Politik di Dunia Maya

Kompas.com - 15/12/2015, 17:45 WIB

Bagi peneliti komunikasi politik Effendi Gazali, poin pertama yang disampaikan Merlyna sudah menjelaskan mengapa "gemuruh" di dunia maya soal MKD belum bisa berubah jadi "kopi darat".

Kasus MKD amat kompleks karena bisa menimbulkan banyak faksi di ranah offline maupun di dunia maya.

Di satu sisi ada yang membela Sudirman. Sudirman dianggap sebagai pengungkap kasus (whistle blower) dugaan pelanggaran etika oleh Novanto yang diduga meminta sesuatu dari PT Freeport Indonesia (FI) dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Di sisi lain, kata Effendi, ada pula yang menyerang Sudirman karena khawatir ada kepentingan tertentu di belakangnya.

Lebih kompleks lagi, ada yang mempertanyakan, apakah motivasi Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin merekam pembicaraannya dengan Novanto benar demi kepentingan bangsa Indonesia.

Ada pula faksi yang melihat kasus ini sebagai pertarungan sejumlah media yang pemiliknya punya pandangan politik berseberangan.

"Makin kompleks sebuah kasus, makin terbelah faksinya, makin lama pula aktivisme daring bisa jadi offline," katanya.

Hal ini memang berbeda dari narasi kasus-kasus aktivisme daring yang sukses di dunia maya dan offline.

Untuk kasus kriminalisasi KPK, narasinya sederhana; yakni antara KPK sebagai korban dan pihak lain sebagai "pelaku" kriminalisasi.

Masyarakat dengan mudah menangkapnya dalam fenomena biner; hitam dan putih. Apalagi, seperti ditulis Merlyna, dalam kasus KPK, "si korban" bisa dengan mudah diasosiasikan sebagai "kita" orang- orang biasa.

Jika kasus MKD dianalisis dalam perspektif serupa, publik sulit mencari siapa yang jadi korban untuk dibela dan siapa pelaku yang harus dilawan karena banyak narasi muncul.

Sebagian besar netizen memang menilai Novanto melanggar etika, tetapi siapa yang menjadi korbannya?

Jika Presiden dan Wapres ditempatkan sebagai "korban", tak mudah mengasosiasikannya sebagai "kita" dan kemudian perlu dibela. Ini karena Presiden dan Wapres dinilai publik punya kekuasaan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com