Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Dikritik, Akbar Faizal Tetap Laporkan Tiga Politisi Golkar ke MKD

Kompas.com - 15/12/2015, 14:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Akbar Faizal, tetap melaporkan tiga anggota MKD dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir ke MKD.

Akbar Faizal tak peduli dengan kritik dari Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang menyebut aksi saling lapor di internal MKD sebagai aksi memalukan. (Baca: Dilaporkan Ridwan Bae ke MKD, Akbar Faizal Ancam Lapor Balik)

"Saya bukan yang memulai. Saya menjaga kehormatan saya. Ada orang yang mengobok-ngobok kehormatan saya," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2015).

Akbar telah membuat surat laporan yang akan diserahkan ke Sekretariat MKD. Dalam laporannya itu, Akbar menganggap Kahar, Ridwan, dan Adies melanggar kode etik karena menghadiri jumpa pers Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Akbar mengangap kehadiran tersebut melanggar kode etik karena Luhut telah dijadwalkan untuk hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan lanjutan kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. (Baca: Akbar Faizal Nilai Novanto Langgar Kode Etik Berat)

Akbar menganggap tiga anggota Golkar itu melanggar Pasal 11 ayat (1) kode etik DPR, yang mengatur bahwa anggota MKD harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain.

"Kehadiran teradu dalam konferensi pers tersebut tidak pantas dan tidak patut, merendahkan kehormatan dan nama baik MKD dan DPR," ucap Akbar.

Sebelumnya, Ridwan Bae lebih dulu melaporkan Akbar ke MKD dengan tuduhan membocorkan materi rapat internal MKD kepada awak media.

Junimart menyesalkan aksi saling lapor yang dilakukan Ridwan Bae dan Akbar Faizal. Mereka dianggap tidak memahami roh MKD. (Baca: Aksi Dua Anggota Saling Lapor Dianggap Permalukan MKD)

Junimart mengatakan, sebagai anggota Dewan, Akbar dan Ridwan sangat paham dengan hak dan kewajiban mereka. Namun, sebagai anggota MKD, seharusnya keduanya dapat duduk bersama untuk menyelesaikan segala persoalan secara baik.

"Ini adalah dampak dari teman yang masuk setelah perkara dan berperkara dalam perkara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com