Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Anggota Lintas Fraksi Minta Novanto Mundur sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 15/12/2015, 11:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 30 anggota DPR lintas fraksi berkumpul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015), untuk menyatakan sikapnya terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Mereka memberi dukungan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan memutus kasus Novanto pada Rabu (16/12/2015).

Dalam aksinya, mereka mengenakan pita warna hitam di lengan dengan tulisan #SAVEDPR. (Baca: Agung Laksono Minta Novanto Kesatria Mundur sebagai Ketua DPR)

"Kami memberikan dukungan kepada para anggota MKD untuk bersama-sama menyelamatkan wajah DPR RI dengan mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakkan kode etik DPR," kata anggota Fraksi PDI-P Komarudin Watubun saat membacakan pernyataan sikap anggota lintas fraksi.

Hadir dalam kesempatan ini, antara lain TB Hasanuddin, Charles Honoris, Diah Pitaloka, Nico Siahaan (PDI-P); Teguh Juwarno, Primus Yustisio, Lucky Hakim (PAN); Taufiqulhadi, Syarif Abdullah Alkadrie, Kurtubi, Akbar Faizal (Nasdem); Inaz Nasrullah Zubir (Hanura); Dave Laksono (Golkar); Ruhut Sitompul (Demokrat); dan Wihadi (Gerindra).

Mereka sepakat bahwa kasus Novanto ini membuat citra DPR di mata publik semakin terpuruk. Di internal parlemen, kasus ini membuat situasi lingkungan kerja di DPR semakin tidak kondusif. (Baca: Junimart: Sesuai Aturan, Novanto Tak Bisa Diberi Sanksi Ringan jika Bersalah)

Pada saat yang sama, fungsi MKD jauh dari harapan publik. MKD justru menjadi forum perdebatan dan pembelaan terhadap Novanto dengan mengabaikan substansi persoalan. (Baca: Sikap Kahar Muzakir Bela Novanto Saat Sidang MKD Dikritik)

"Kami meminta dengan hormat agar saudara Setya Novanto mengundurkan diri. Pengunduran diri ini demi kehormatan Bapak Setya Novanto sendiri dan demi kehormatan lembaga yang Bapak pimpin," kata Komarudin.

"Kesediaan Bapak untuk mengundurkan diri merupakan pengorbanan yang luhur untuk mengangkat kembali martabat dan derajat DPR yang kita cintai ini," tambah dia.

Rencananya, MKD akan membacakan putusan terhadap Novanto pada Rabu (16/12/2015). Putusan akan dibacakan tanpa meminta keterangan pengusaha minyak Riza Chalid. (Baca: Golkar Kubu Agung Laksono Nilai Setya Novanto Lakukan Pelanggaran Etika Berat)

Adapun Novanto merasa tidak bersalah dalam kasus yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com