Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/12/2015, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam pertemuan 8 Juni 2015 yang disinyalir membicarakan PT Freeport Indonesia dipandang publik sebagai tindakan pelanggaran etika. Publik berharap pengusutan kasus itu tidak berhenti pada penegakan etika. Dugaan pidananya pun perlu diusut.

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pelanggaran etika oleh Novanto, atas pengaduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, menyedot perhatian publik. Lebih dari 70 persen responden dalam jajak pendapat Kompas, pekan lalu, mengaku mengikuti kasus ini. Separuh di antaranya menyaksikan siaran langsung sidang MKD melalui televisi.

Besarnya perhatian publik pada kasus ini tak lepas dari kontroversi yang muncul. Laporan Sudirman disertai dengan bukti rekaman pembicaraan tiga pihak, yaitu Novanto, pengusaha M Riza Chalid, dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam pembicaraan tersebut, mereka menyebut-nyebut nama Presiden dan Wakil Presiden saat membicarakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan kompensasi saham.

Sebagian besar responden menilai pertemuan tersebut tidak pantas dilakukan Ketua DPR, apalagi membawa nama Presiden dan Wakil Presiden. Sebanyak 78,1 persen responden menilai Novanto telah melanggar kode etik anggota dan pimpinan DPR.

Kasus ini bukan merupakan yang pertama bagi Novanto. Sebelumnya, politikus Partai Golkar itu juga mendapat sanksi teguran dari MKD karena menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat asal Partai Republik, Donald Trump, di New York, AS, Oktober 2015.

Penilaian responden dalam kasus Novanto senada dengan respons sejumlah tokoh, salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurut Mahfud, dari persidangan MKD dengan agenda kesaksian Sudirman yang diiringi mendengarkan isi rekaman pertemuan, Novanto sudah jelas melanggar etika (Kompas, 5/12/2015).

Intervensi partai

Penilaian publik terkait dengan pelanggaran etika Novanto itu tak lepas dari persidangan terbuka MKD. Sidang pemeriksaan pengadu (Sudirman) dan saksi (Maroef) secara terbuka diapresiasi publik. Sayangnya, Novanto malah meminta sidang secara tertutup. Hampir 81,5 persen responden menyatakan tidak setuju dengan sikap Novanto, yang meminta sidang MKD tertutup tersebut.

Pemeriksaan Novanto yang dilakukan secara tertutup pada akhirnya memunculkan penilaian publik bahwa persidangan MKD berpotensi diintervensi kepentingan partai politik. Setidaknya ini disampaikan 71,8 persen responden yang melihat persidangan tertutup cenderung tidak obyektif karena bias kepentingan partai politik. Pandangan publik pun cenderung terbelah dua.

Satu sisi publik mengapresiasi MKD, terutama terkait pemeriksaan pengadu dan saksi yang dilakukan secara terbuka. Publik juga mengapresiasi pemutaran rekaman, bahkan hingga dua kali. Publik meyakini rekaman itu benar, tidak direkayasa, dan meyakini pertemuan ketiga orang tersebut benar-benar terjadi.

Di sisi lain, publik juga tidak bisa berharap banyak karena potensi intervensi politik dalam MKD. Apalagi pada saat awal laporan Sudirman ditindaklanjuti, sebagian anggota MKD menuding Sudirman tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pengadu karena merupakan seorang menteri. Namun, setelah meminta penjelasan ahli bahasa, Yayah Bachria Mugnisjah, Sudirman dianggap berhak mengadukan dugaan pelanggaran etika anggota DPR sehingga akhirnya MKD menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menggelar sidang.

Meskipun demikian, pada awal-awal persidangan, persoalan kedudukan hukum tetap dipersoalkan. Hal ini memengaruhi tingkat kepuasan responden pada kinerja MKD yang hanya di angka 14,4 persen.

Ketidakyakinan pada kinerja MKD juga tecermin dalam keraguan bahwa alat kelengkapan Dewan ini mampu menghadirkan M Riza Chalid. Hampir separuh responden tidak yakin Riza akan hadir dalam persidangan, apalagi pihak Imigrasi menyebutkan Riza tak lagi berada di Indonesia. Publik berharap kasus ini tidak berhenti di MKD. Separuh lebih responden berharap kasus ini bisa diteruskan ke penegak hukum, khususnya kepada Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Citra DPR turun

Dugaan pelanggaran etika yang melibatkan Novanto mau tidak mau berdampak pada citra lembaga yang dipimpinnya. Ini terlihat dari citra positif DPR di mata publik yang merosot tajam. Saat ini, hanya 9,6 persen responden yang memandang citra DPR baik. Angka ini turun tajam karena pada tiga bulan pertama anggota DPR 2014-2019 menjabat, 50,5 persen responden menilai citranya baik.

Sorotan publik dalam kasus ini juga mengarah pada masa depan kepemimpinan DPR. Sebagian besar publik memandang Novanto tidak layak lagi memimpin lembaga tersebut.

Tentu, semua berpulang kepada MKD. Publik menunggu sejauh mana kasus ini bergulir. (Yohan Wahyu/Litbang Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Desember 2015, di halaman 5 dengan judul "Setya Novanto dan Etika".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com