Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Riza Chalid 'Menghilang', Setya Novanto yang Rugi"

Kompas.com - 08/12/2015, 16:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Demokrasi Ray Rangkuti mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk terus memanggil pengusaha Muhammad Riza Chalid.

Menurut Ray, jika Riza terus-terusan menghilang, tidak ada saksi yang keterangannya mendukung Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Riza ini penting hadir untuk perkuat Setnov. Maka, kalau dia tidak hadir, yang dirugikan Setnov (Setya Novanto)," ujar Ray dalam diskusi di Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Ray mengatakan, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat diperiksa sebagai pelapor memberatkan Setya Novanto. Begitu pula kesaksian Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang suaranya juga ada dalam rekaman itu.

Sedianya Riza dihadirkan pada hari yang sama dengan Maroef, tetapi ia mangkir. (Baca: Kejagung Libatkan Intelijen untuk Panggil Riza Chalid)

Ternyata, baru diketahui bahwa Sekretariat MKD belum pernah mengirim surat panggilan untuk Riza lantaran ada tiga alamat rumah pengusaha itu.

Ray meminta agar MKD terus berupaya memanggil Riza agar pengusutan dugaan pelanggaran etik ini cepat selesai. (Baca: Lebih dari Empat Hari Lalu, Riza Chalid Tinggalkan Indonesia)

Menurut dia, tak ada alasan MKD yang saat ini tidak dapat mengirimkan surat panggilan karena tidak tahu keberadaan Riza.

"Keberadaannya saja tidak diketahui, tetapi alamatnya ada. Jangan alasan tidak tahu keberadaan dia, alasan tidak kirim surat," kata Ray.

Selain itu, MKD didesak meminta bantuan polisi mencari Riza. Bahkan, kata Ray, bisa saja Riza masuk daftar pencarian orang. (Baca: MKD Minta Bantuan Polri Cari Riza Chalid)

"Kalau sudah DPO, tidak berarti sidang ditunda. Bisa lanjut terus, tetapi yang dirugikan Setnov," tutur Ray.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com