Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekretariat MKD Ternyata Belum Kirim Surat Panggilan ke Riza Chalid

Kompas.com - 08/12/2015, 12:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan rupanya belum pernah melayangkan surat panggilan kepada pengusaha minyak Riza Chalid. Hal ini diakui oleh Kepala Sekretariat MKD Cholidah Indriyana.

"Kita belum pernah mengirim. Pemanggilan pertama belum ada," kata Cholidah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Cholidah beralasan, MKD tidak memiliki alamat pasti di mana Riza Chalid tinggal. Menurut Cholidah, Sekretariat MKD hanya mendapatkan informasi bahwa Riza memiliki tiga rumah.

Namun, MKD tidak bisa memastikan di mana Riza tinggal. (Baca: Sidang MKD Tertutup, tetapi Tak Ada yang Bersifat Rahasia dalam Pembelaan Novanto)

"Infomasinya alamatnya ada tiga dan kami tidak tahu yang mana. Kalau kamu ada alamatnya berikan kepada kami," ucap dia.

Padahal, Riza Chalid sudah dijadwalkan dipanggil pada Kamis (3/12/2015) lalu bersamaan dengan pemeriksaan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Namun, Riza tak hadir hingga pemeriksaan Maroef usai pada Jumat dini hari. (Baca: MKD Akan Panggil Riza Chalid Usai Uji Rekaman Asli)

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan, Riza mangkir dari panggilan. Jika Riza sekali lagi mangkir, MKD akan meminta bantuan polisi untuk memanggil paksa Riza Chalid.

"Panggilan ketiga kita panggil paksa," kata Junimart.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebelumnya mengatakan, pihaknya akan membantu menjemput paksa Riza jika diminta oleh MKD. (Baca: Setya Novanto Banyak Jawab "Tidak Tahu, Lupa" Saat Ditanya di MKD)

"Kalau itu perintah hukum, bukan siap atau tidak, tetapi harus," ujar Badrodin.

Riza perlu diminta keterangan terkait pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan Maroef. Percakapan dalam pertemuan itu direkam Maroef.

Dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton pada 8 Juni 2015 itu, diduga ada permintaan saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla.

Adapun isi percakapan dalam pertemuan itu bisa dibaca dalam berita berjudul "Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com