"Enggak Ada Gunanya Panggil Luhut"

Kompas.com - 06/12/2015, 14:57 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015).
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Supratman Andi Agtas, menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tidak perlu dimintai keterangan terkait kasus yang membelit Ketua DPR Setya Novanto.

Menurut Supratman, Luhut tidak dapat dijadikan saksi oleh MKD karena tidak hadir saat Setya dan pengusaha Riza Chalid bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Enggak ada gunanya kita dengar keterangan Pak Luhut," kata Supratman, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2015).

Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, Luhut tidak dapat dihadirkan sebagai saksi karena tidak ikut dalam pertemuan yang pembicaraannya direkam oleh Maroef.

Supratman menilai, posisi Luhut sama dengan nama-nama lain yang disebut dalam percakapan, tetapi tidak menghadiri pertemuan.

Meski demikian, anggota Komisi VII ini mengakui bahwa wacana pemanggilan Luhut belum diputuskan dalam pleno MKD.

"Pak Luhut sama kayak Sudirman Said, mereka bukan saksi jadi enggak tahu apa-apa. Bedanya, Sudirman adalah pelapor," ucap Supratman.

Dalam rekaman pembicaraan antara Setya, Riza, dan Maroef, nama Luhut merupakan salah satu nama yang paling banyak disebut.

Dalam rekaman pembicaraan itu, Luhut digambarkan sebagai figur sentral yang dapat memengaruhi renegosiasi kontrak karya Freeport.

Luhut berkali-kali membantah terlibat dalam kasus dugaan pencatutan nama serta usaha mencari keuntungan pribadi bersama Setya dan dan Riza.

Ia menegaskan tidak setuju jika renegosiasi kontrak dengan Freeport dilakukan sebelum 2019. Terkait namanya yang banyak disebut dalam rekaman pembicaraan, Luhut menyatakan hal itu wajar karena dia terkenal.

Kompas TV Luhut Bantah Terlibat Konflik Kontrak Freeport



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Nasional
Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Nasional
Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X