Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karyawan Freeport Dukung Maroef Ungkap Kasus Pencatutan Nama Presiden

Kompas.com - 04/12/2015, 11:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Para karyawan PT Freeport Indonesia beramai-ramai memberikan dukungan moral kepada Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin dalam menjalani sidang dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan DPR.

Dukungan itu diperlihatkan melalui foto-foto yang diunggah di akun media sosial milik perusahaan tersebut.

Dalam akun Twitter @IDFreeport yang telah terverifikasi, ada sekelompok orang dengan pakaian khusus sambil membawa bendera merah-putih. Foto yang diunggah pada Kamis (3/12/2015) sekitar pukul 14.00 itu diberi tulisan "Bapak Maroef Sjamsoeddin, Doa Kami Menyertaimu".

Foto-foto serupa juga diunggah dalam halaman Facebook bernama Freeport Indonesia.

Pada beberapa foto, para karyawan tampak membentangkan spanduk dan poster berisi dukungan kepada Maroef. "#Maju Terus Pak Maroef," bunyi tulisan dalam poster-poster tersebut.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, para karyawan PT FI di kantor pusat Jakarta menggelar nonton bareng tayangan sidang kedua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) yang menghadirkan Maroef sebagai saksi, Kamis kemarin.

Sidang itu berlangsung selama 11 jam, mulai Kamis siang hingga Jumat subuh, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Maroef dimintai keterangan oleh MKD terkait rekaman yang ia buat saat pertemuan ketiga dengan Setya pada 8 Juni 2015. Pertemuan itu juga dihadiri dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara itu juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan permufakatan jahat terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT FI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com