Kompas.com - 03/12/2015, 14:43 WIB
- -
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial

Tidak dapat dipungkiri, masalah korupsi di Indonesia memang tiada habisnya. Bahkan di akhir tahun ini, masyarakat harus disuguhkan drama korupsi yang melibatkan petinggi negeri. Lalu sampai kapan Indonesia dapat menghilangkan korupsi yang seakan sudah menjadi budaya ini?

Untuk itulah Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 pada Rabu, (3/12/2015) di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Konferensi dengan tema Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh Elemen Bangsa Dalam Rangka Memberantas Korupsi ini didukung penuh oleh MPR RI sebagai dewan tertinggi perwakilan rakyat Indonesia.

Acara ini sendiri bertujuan untuk mencegah dan menghentikan upaya-upaya korupsi. Dalam KNPK 2015 ini diharapkan dapat mencapai strategi nasional untuk memberantas korupsi. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat merasakan kemakmuran negeri dengan adil.

Konferensi yang sudah diadakan sepuluh kali ini dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang didampingi oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.

Sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan berharap dapat membantu dan memperkuat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Acara ini sangat penting. Saya dari dulu bersama-sama dengan KPK merintis acara ini pada tahun 2010. Saya aktif terus,” ujar Zulkifli hasan ketika ditemui saat mendampingi Wakil Presiden membuka KNPK.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPD Irman Gusman, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan sejumlah menteri di jajaran Kabinet Kerja.

"Kita semalam dipertontonkan di Kompleks DPR suatu upaya sekelompok orang, pejabat, pengusaha untuk mencoba merugikan negara sangat besar. Tragis juga bangsa ini. Malam kita terbuka dengarkan upaya korupsi, pagi ini kita coba bicara bagaimana menghentikan,” ujar Jusuf Kalla saat membuka KNPK. Hal tersebut berkaitan dengan kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan PT. Freeport Indonesia.

Menurutnya ada dua alasan mengapa korupsi dapat terjadi, yaitu sistem pemerintahan dan keserakahan. Sistem pemerintahan yang membuat kekuasaan semakin luas, anggaran yang mudah dimanipulasi akan membuat korupsi semakin tinggi. Dan keserakahan ialah kembali kepada pribadi orang tersebut.

“Saya yakin orang-orang yang disebut dalam pembicaraan tersebut pastilah orang-orang yang bisa hidup dan makan-makan sehari-hari. Tetapi karena keserakahan yang membuat itu terjadi,” katanya.

Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi ialah memperbaiki gaya hidup, batasan-batasan, kewenangan, moral, keimanan. Sistem keterbukaan dan akuntabilitas juga harus dicapai untuk membantu pencegahan terjadinya korupsi. (Adv)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Nasional
TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Diduga, Penyidik KPK Stepanus Robin Dikenalkan ke Azis Syamsuddin oleh Ajudan yang Anggota Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X