Kuatkan KPK dan Selalu Berantas Korupsi di Indonesia

Kompas.com - 03/12/2015, 14:43 WIB
- -
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial

Tidak dapat dipungkiri, masalah korupsi di Indonesia memang tiada habisnya. Bahkan di akhir tahun ini, masyarakat harus disuguhkan drama korupsi yang melibatkan petinggi negeri. Lalu sampai kapan Indonesia dapat menghilangkan korupsi yang seakan sudah menjadi budaya ini?

Untuk itulah Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 pada Rabu, (3/12/2015) di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Konferensi dengan tema Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh Elemen Bangsa Dalam Rangka Memberantas Korupsi ini didukung penuh oleh MPR RI sebagai dewan tertinggi perwakilan rakyat Indonesia.

Acara ini sendiri bertujuan untuk mencegah dan menghentikan upaya-upaya korupsi. Dalam KNPK 2015 ini diharapkan dapat mencapai strategi nasional untuk memberantas korupsi. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat merasakan kemakmuran negeri dengan adil.

Konferensi yang sudah diadakan sepuluh kali ini dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang didampingi oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.

Sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan berharap dapat membantu dan memperkuat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Acara ini sangat penting. Saya dari dulu bersama-sama dengan KPK merintis acara ini pada tahun 2010. Saya aktif terus,” ujar Zulkifli hasan ketika ditemui saat mendampingi Wakil Presiden membuka KNPK.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPD Irman Gusman, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan sejumlah menteri di jajaran Kabinet Kerja.

"Kita semalam dipertontonkan di Kompleks DPR suatu upaya sekelompok orang, pejabat, pengusaha untuk mencoba merugikan negara sangat besar. Tragis juga bangsa ini. Malam kita terbuka dengarkan upaya korupsi, pagi ini kita coba bicara bagaimana menghentikan,” ujar Jusuf Kalla saat membuka KNPK. Hal tersebut berkaitan dengan kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan PT. Freeport Indonesia.

Menurutnya ada dua alasan mengapa korupsi dapat terjadi, yaitu sistem pemerintahan dan keserakahan. Sistem pemerintahan yang membuat kekuasaan semakin luas, anggaran yang mudah dimanipulasi akan membuat korupsi semakin tinggi. Dan keserakahan ialah kembali kepada pribadi orang tersebut.

“Saya yakin orang-orang yang disebut dalam pembicaraan tersebut pastilah orang-orang yang bisa hidup dan makan-makan sehari-hari. Tetapi karena keserakahan yang membuat itu terjadi,” katanya.

Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi ialah memperbaiki gaya hidup, batasan-batasan, kewenangan, moral, keimanan. Sistem keterbukaan dan akuntabilitas juga harus dicapai untuk membantu pencegahan terjadinya korupsi. (Adv)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Nasional
Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Nasional
Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Nasional
GAMKI Tolak Dikaitkan dengan Isu KLB Partai Demokrat

GAMKI Tolak Dikaitkan dengan Isu KLB Partai Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X