Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Rekaman Pembicaraan soal Saham Freeport yang Menyebut Luhut

Kompas.com - 02/12/2015, 20:14 WIB
Ihsanuddin, Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan memutarkan rekaman percakapan yang diduga dilakukan Ketua DPR setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam rekaman yang diputar di sidang MKD hari ini, Rabu (2/12/2015), terdengar pembicaraan mengenai rencana divestasi saham Freeport.

Saat itu, Maroef menjelaskan bahwa Freeport sudah merencanakan divestasi saham sebesar 30 persen.

Ketika itu, Riza Chalid menyebut bahwa yang sudah jalan 9 persen. Adapun saham 9 persen yang dimaksud itu adalah saham 9,36 persen yang sudah dimiliki BUMN.

"Yang sudah jalan 9 persen dong," ucap Riza.

"9,3 persen dipegang BUMN," kata Maroef.

Pembicaraan itu pun kemudian mulai menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan.

Menurut Setya Novanto, Luhut sudah bicara dengan pimpinan PT Freeport, James Robert Moffett, atau yang dikenal dengan sebutan Jim Bob.

"Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut udah ada unek-unek Pak," ucap Setya Novanto dalam rekaman itu.

Saat itulah, Riza Chalid menyarankan pembagian saham secara adil agar Luhut tidak mengambil 20 persen saham, tetapi dibagi-bagi dengan Jusuf Kalla.

"Pak, kalau gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20 persen. Ambillah 11 persen, kasihlah Pak JK 9 persen. Harus adil, kalau enggak ribut," tutur Riza Chalid dalam rekaman itu.

Seperti apa pembicaraan tiga orang dalam rekaman itu mengenai saham Freeport, berikut petikannya.

"MR (Muhamad Riza): Bapak itu sudah jalan divestasi sudah berapa persen?

MS (Maroef Sjamsoeddin): 30 % yang sudah jalan. 

MR: Yang sudah jalan 9 persen dong.

MS: 9,3 % dipegang BUMN.

SN (Setya Novanto): Kalau gak salah itu Pak Luhut sudah bicara.

MR: Pak Luhut sudah bicara.

SN: Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut udah ada unek-unek, Pak. 

MR: Pak, kalau gua, gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20 %, ambillah 11 % kasihlah Pak JK 9 %. Harus adil, kalau enggak ribut.

SN: Iya. Jadi, kalau pembicaraannya Pak Luhut di San Diego, dengan Jim Bob, empat tahun lalu. Itu, dari 30 persen itu, dia memang di sini 10 %. 10 persen dibayar pakai deviden. Jadi dipinjemin tapi dibayar tunai pakai deviden. Caranya gitu sehingga mengganggu konstalasi ini. Begitu dengar adanya istana cawe-cawe, presiden nggak suka, Pak Luhut ganti dikerjain. Kan begitu. Sekarang kita tahu kuncinya. Kuncinya kan begitu begitu lhp hahahaha. Kita kan ingin beliau berhasil. Di sana juga senang kan gitu. Strateginya gitu lho.. Hahahaa."
 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com