Kompas.com - 02/12/2015, 19:07 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah menyerahkan rekaman penuh percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun, ketika rekaman itu hendak dibuka di dalam persidangan, justru perdebatan terjadi.

Sejumlah anggota MKD meminta agar rekaman sepanjang 120 menit itu dibuka saat ini. Namun, sebagian lainnya meminta agar rekaman tersebut dibuka esok hari ketika MKD menggali keterangan dengan Maroef.

"Tentang rekaman, saya sarankan dibuka besok saja. Karena ada saudara Maroef," kata Ketua MKD Surahman Hidayat saat memimpin sidang, Rabu (2/12/2015).

Anggota MKD dari Fraksi Golkar Ridwan Bae lebih mengomentari soal validitas rekaman yang diserahkan Sudirman. Pasalnya, rekaman itu tidak diperoleh langsung Sudirman. Melainkan, hanya menerima rekaman itu dari Maroef setelah mendapat informasi adanya pertemuan pada 8 Juni 2015.

"Yang bersangkutan juga tidak bisa mengenali apakah rekaman itu asli atau tidak," kata Ridwan.

Sementara itu, anggota MKD dari Fraksi Nasdem Akbar Faisal menyarankan, agar rekaman itu dibuka malam ini. Sebab, ada dugaan rekaman tersebut sudah bocor ke publik. Sehingga, perlu dikonfirmasi apakah rekaman itu asli atau tidak.

"Enggak masalah dibuka malam ini. Baru besok kita konfirmasi ke Maroef," kata dia.

Anggota MKD dari Fraksi Hanura Syarifudin Sudding menilai, rekaman tersebut perlu diperdengarkan karena bagian dari upaya pembuktian laporan Sudirman.

Selain itu, ada ketentuan di dalam Pasal 27 Peraturan DPR tentang Tata Beracara di MKD yang menyatakan keterangan yang diserahkan pengadu adalah bagian dari alat bukti.

Anggota MKD dari Fraksi PAN A Bakrie menyarankan agar rekaman yang telah diserahkan Sudirman diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota MKD.

Selain itu, dia meminta, agar seluruh pihak yang berada di dalam rekaman itu dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keputuasn dari MKD apakah rekaman itu akan diputar atau tidak. Pimpinan MKD melakukan skorsing sidang untuk shalat Magrib.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Nasional
Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Nasional
Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Nasional
RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

Nasional
Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Nasional
RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

Nasional
RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.