Kompas.com - 30/11/2015, 14:23 WIB
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna KOMPAS.com/Sabrina AsrilKepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna menyatakan, rencana pembelian helikopter "VVIP" buatan Italia, AgustaWestland AW101, muncul lantaran kinerja PT Dirgantara Indonesia lamban.

Sebelumnya, ada beberapa pesanan TNI AU yang hingga kini belum dikirimkan.

"Seperti pesanan enam helikopter Super Cougar atau yang juga dikenal sebagai Eurocopter EC725 Caracal untuk rencana strategis (renstra) I pada 2010-2014, itu seharusnya datang pada Mei 2015 lalu," kata Agus saat menghadiri HUT ke-44 Korpri di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/11/2015), seperti dikutip Antara.

Dari pesanan enam helikopter transportasi taktis jarak jauh itu, sudah ada beberapa yang siap dikirimkan. Namun, TNI AU tidak mau menerima jika pesanan belum lengkap. (Baca: Fadli Zon: Sebaiknya Presiden Pakai Helikopter Produksi Dalam Negeri)

Kontrak ditandatangani pada tahun 2012, dan seharusnya selesai dalam waktu 38 bulan. Perjanjian pun diamendemen sehingga waktunya mundur.

"Sudah masuk sebelumnya di PT DI, tetapi belum kami terima karena ada item pending. Semoga tahun 2016 bisa masuk dua unit," kata KSAU.

Ia menyebutkan, saat membeli pesawat dari PT DI, TNI Angkatan Udara harus melihat terlebih dulu produsen alutsista asing yang sedang bekerja sama dengan PT DI untuk produk tertentu. (Baca: Menyoal AgustaWestland AW101 Jadi Helikopter Kepresidenan RI)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

TNI AU akan kaji kekurangan dan kelebihannya. Untuk pesanan Eurocopter EC725 misalnya, PT DI bekerja sama dengan Airbus dari Perancis.

"Sebelum beli heli angkut sedang kita lihat kerja sama dengan siapa. (Misalnya) seperti beli Super Puma, kita beli di PT DI, kerja sama dengan Airbus," ujar Agus yang juga sebagai Komisaris Utama PT DI.

Proses produksi PT DI yang lama pun menjadi salah satu alasan TNI AU memilih AW-101 dari Italia untuk helikopter kepresidenan dan tamu VVIP. (Baca: Chappy Yakin Pemerintah Tak Sembarangan Pilih AgustaWestland untuk Presiden)

"PT DI dari mana heli dan pesawat? Ya beli, (misalkan) dari Amerika, beli dari luar kan. Jadi PT DI belum sanggup. Contoh, heli Apache, sanggup enggak?" ucap Agus.

Untuk pengadaan helikopter VVIP, TNI AU tidak ingin sembarangan. Selain untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Presiden, Wapres, tamu negara, dan VVIP lainnya, TNI AU dalam renstra kedua ini harus membeli alutsista baru dengan spesifikasi naik satu tingkat dari sebelumnya.

"Kasihan nanti adik-adik penerus kita untuk alusista yang akan diwariskan. Makanya, kita tambah, agar ada pemeliharaan, dan ada yang siap dioperasikan," ujarnya. (Baca: Seskab: Helikopter Presiden untuk Keamanan, Bukan Kemewahan)

KSAU menambahkan, kebutuhan skuadron cuma bisa dipenuhi sebanyak delapan unit dengan pagu anggaran yang ada. Agar adil, seharusnya setiap skuadron memiliki satu unit.

Skuadron yang akan mengoperasikan heli AW-101 tersebut adalah Skuadron Udara 8, Skuadron Udara 6, dan Skuadron Udara 45. (Baca: Luhut Pastikan AgustaWestland Helikopter Terbaik untuk Presiden)

"Pagu anggaran kami sanggup beli delapan heli AW, tetapi kami minta satu lagi biar adil, jadi ada sembilan unit. Anggaran kami dari pinjaman luar negeri itu renstra lima tahun," tuturnya.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Nasional
Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Nasional
UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

Nasional
Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Nasional
Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.