Kompas.com - 25/11/2015, 14:36 WIB
Presiden Joko Widodo (depan) dan pejabat pemerintah, melakukan inspeksi kebakaran hutan gambut di Sambang Lihum, Kalimatan Selatan, 23 September 2015. AFP PHOTO / ROMEO GACADPresiden Joko Widodo (depan) dan pejabat pemerintah, melakukan inspeksi kebakaran hutan gambut di Sambang Lihum, Kalimatan Selatan, 23 September 2015.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) 21 dari Badan PBB untuk perubahan iklim di Paris, Prancis pada Desember 2015.

Dalam kesempatan itu, Jokowi akan menyampaikan masalah kebakaran lahan gambut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi selalu menyampaikan isu kebakaran lahan gambut setiap hadir dalam forum internasional. Alasanya, karena kebakaran lahan gambut bukan saja persoalan Indonesia, tetapi juga dunia.

"Presiden dan Indonesia selalu menyampaikan posisi berkaitan dengan kebakaran lahan gambut," kata Pramono di Kantor Setkab, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Pramono mengungkapkan, rencananya Presiden Jokowi juga akan mempresentasikan masalah kebakaran lahan gambut yang terjadi di Indonesia. (baca: Lahan Gambut Rusak, Pemerintah Akan Bentuk Badan Restorasi Ekosistem)

Kebakaran lahan gambut di Indonesia bukan hanya di permukaan, tapi bisa mencapai 20 meteri ke bawah.

"Indonesia berharap dunia memikirkan persoalan itu. Bukan hanya menyalahkan, dan ketika tidak ada apa-apa hutan kita dianggap sebagai paru-paru dunia," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X