Kasus Pencatutan Nama Bisa Jadi Momentum Perbaiki Hubungan Jakarta-Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya laporan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden soal kontrak karya PT Freeport Indonesia diharapkan dapat memberikan efek positif atas hubungan pemerintah pusat dan Papua.

Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad berpendapat bahwa laporan yang tengah diproses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu sebaiknya diikuti dengan perundingan untuk mencari jalan terbaik dalam pengelolaan tambang emas di Bumi Cendrawasih tersebut.

Menurut Chalid, harus ditegaskan bahwa kontak Freeport tak diperpanjang. Setelah itu, para pemangku kepentingan merangkul tokoh elite di Papua agar ketegangan politik Jakarta dan Papua bisa berakhir.

"Harusnya dilihat dalam konteks yang lebih besar, baik oleh eksekutif maupun parlemen, untuk memperbaiki hubungan antara Jakarta dan Papua," ujar Chalid dalam acara diskusi di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).

Ia menyebutkan, laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada MKD merupakan kesempatan emas bagi DPR RI untuk mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga politik.

Chalid meminta agar DPR tidak menggadaikan kepercayaan rakyat hanya demi menyelamatkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai pihak terlapor dalam kasus pencatutan nama itu.

"Jadi jangan menggadaikan kepercayaan publik dengan permainan politik kacangan yang hanya ingin menyelamatkan orang per orang," kata Chalid.

Ia juga mendesak MKD untuk fokus pada hal-hal substansial, bukan hal-hal teknis yang mengaburkan masalah inti dalam laporan tersebut.