Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Reshuffle", Nasdem Ingatkan Rizal Ramli Tidak Dahului Jokowi

Kompas.com - 19/11/2015, 09:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johnny G Plate mengingatkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli agar tak mendahului Presiden Joko Widodo terkait persoalan perombakan kabinet. Perombakan kabinet atau reshuffle merupakan wewenang penuh Presiden.

"Keputusan reshuffle kabinet menjadi domain Presiden, bukan menteri. Kecuali, menteri tersebut diautorisasi oleh Presiden," kata Johnny dalam pesan singkatnya, Kamis (19/11/2015).

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, daripada berbicara perombakan kabinet, lebih baik Rizal fokus membangun komunikasi politik yang baik. (baca: "Potensi Konfliknya Sangat Besar Kalau PAN Masuk Kabinet")

Selain itu, ia juga meminta Rizal segera membenahi persoalan kemaritiman yang menjadi tugas pokoknya.

"Kinerja dan koordinasi para menteri sektor ekonomi, investasi, industri dan infrastruktur perlu lebih ditingkatkan. Masyarakat berharap seperti itu, perbaikan yang lebih dirasakan oleh masyarakat di bidang tersebut," ujarnya.

Rizal Ramli sebelumnya mengungkapkan sinyalemen bahwa perombakkan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden pada akhir 2015, khususnya di pos menteri sektor ekonomi dan hukum. (baca: Rizal Ramli: "Reshuffle" Jilid II Akhir 2015 di Bidang Hukum dan Ekonomi)

"Kemungkinan sebelum akhir tahun ada 'reshuffle' (perombakkan) jilid dua, di mana Pak Jokowi akan memilih orang-orangnya di bidang hukum dan ekonomi," kata Rizal dalam paparannya di "CORE Economic Outlook" di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Perombakan kabinet jilid II, menurut Rizal, diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang terjadi.

Rizal baru masuk kabinet pada pertengahan Agustus 2015. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengakui bahwa pertemuan petinggi partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengannya dan Presiden pada Kamis (12/11/2015) malam, membahas wacana reshuffle kabinet.

Namun, kata JK, Presiden sudah memberikan pernyataan terkait reshuffle dalam pertemuan itu. (baca: JK: Presiden Menyampaikan, Belum Waktunya "Reshuffle")

"Ya, termasuk pula (membahas) masalah politik, masalah reshuffle tentu juga jadi bagian dari pada pembicaraan. Presiden menyampaikan belum waktunya kita reshuffle," ujar JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com