Politisi Gerindra: Setya Novanto Sebaiknya Mundur karena Permalukan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai, Ketua DPR Setya Novanto telah melakukan perbuatan yang tidak patut jika benar terbukti mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

"Tidak ada pilihan bagi kami, sebagai anggota ya harusnya malu dengan Novanto. Kalau perlu dia seorang gentelmen, ya mundur. Ini kan mempermalukan DPR," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2015).

Menurut dia, nantinya bisa saja ada proses lobi antarfraksi untuk menentukan Ketua DPR baru pengganti Setya Novanto. (Baca: "MKD Jangan Jadi 'Dewi Fortuna' bagi Setya Novanto seperti Kasus Sebelumnya")

Hal seperti itu, kata dia, pernah terjadi saat Ketua MPR periode lalu, Taufik Kiemas, meninggal dunia. Namun, bisa juga Ketua DPR dipilih kembali dengan mengocok ulang paket pimpinan DPR.

"Kalau kocok ulang enggak apa-apa, senang juga saya. Siapa tahu saya jadi ketua DPR," kata Desmond sambil tertawa.

Politisi Partai Gerindra ini mendorong MKD bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. MKD tidak boleh pandang bulu meskipun yang diusut adalah pimpinan DPR.

"Ujian terbesarnya adalah bisa enggak MKD dipercaya oleh masyarakat," ucap Desmond.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presidendan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Novanto tetap membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

"Apalagi Presiden khusus dengan Freeport sangat perhatian, khususnya bagi hasil, CSR, untuk kepentingan rakyat dan rakyat Papua. Kita tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan," kata Novanto.

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: JK Terganggu Namanya Dicatut)

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk menanamkan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.