Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MKD: Saya Enggak Sebut SN atau Siapa Pun

Kompas.com - 16/11/2015, 17:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih menutup rapat identitas "politisi kuat" yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Politisi yang disebut sebagai anggota DPR itu diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden kepada PT Freeport Indonesia.

Dijumpai seusai rapat pleno, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang terus menghindari pertanyaan wartawan terkait identitas politisi itu.

Namun, Junimart justru tersenyum ketika awak media bertanya apakah inisial anggota Dewan itu adalah SN. 

"Saya enggak sebut SN atau siapa pun. Silakan tanya Sudirman Said saja. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawabnya," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2015).

Dalam rapat pleno yang dilangsungkan antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB, MKD belum bisa mengambil sikap apa pun atas laporan Sudirman.

Sebab, MKD masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan tim ahli atas bukti yang disampaikan.

Selain itu, MKD juga masih menunggu rekaman asli atas tiga halaman transkrip rekaman percakapan antara politisi kuat dan pengusaha itu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia pada Juni 2015 lalu.

"Kita harap besok atau lusa bisa menyerahkan rekaman supaya tenaga ahli bisa memverifikasi. Kita tidak bisa bersikap berdasarkan hasil verifikasi," kata dia.

Tanggapan Ketua DPR

Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengatakan, dia tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wapres kepada Freeport.

(Baca: Ketua DPR: Saya Tak Pernah Mencatut Nama Presiden)

"Selaku pimpinan DPR tidak pernah membawa nama Presiden dan mencatut nama Presiden," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senin.

Hal itu disampaikan Novanto saat ditanya wartawan mengenai laporan Sudirman ke MKD. Sudirman melaporkan seorang anggota DPR yang menggunakan nama Presiden dan Wapres untuk meminta saham kepada Freeport.

Padahal, sebelumnya, awak media tak bertanya secara spesifik apakah Novanto merupakan anggota DPR yang dimaksud.

Ia mengaku tak ingat saat ditanya apakah pernah bertemu dengan pimpinan PT Freeport.

"Kalau bertemu biasa, pejabat negara kan banyak datang ke kantor kami. Pertemuan itu banyak sekali, saya tidak ingat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com