Kompas.com - 12/11/2015, 18:00 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, pihaknya takkan buru-buru mendorong terbitnya aturan tentang hukuman kebiri.

Menurut Pribudiarta, aturan tersebut menyangkut kualitas hidup manusia yang perlu dipertimbangkan, baik dari perspektif korban maupun pelaku.

Dengan demikian kementerian merasa perlu melakukan banyak perbandingan sebelum mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

"Kami akan lakukan secepatnya tapi kita enggak bisa batasi waktunya," kata Pribudiarta saat ditemui usai acara diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Kamis (12/11/2015).

"Kita enggak mau ini jadi peraturan perundang-undangan yang tidak implementatif. Atau implementatif tapi dikecam oleh semua orang," ujarnya. 

Dari diskusi-diskusi yang telah dilakukan, ia menuturkan, pemerintah merumuskan beberapa alternatif.

Selain dengan Perppu, opsi lain yang akan diambil adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Tapi Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan sudah direvisi tahun kemarin. Apakah nanti perlu lagi direvisi untuk lebih memperberat sanksi," ujar Pribudiarta.

Menurut dia, alternatif-alternatif tersebut masih didiskusikan, mengingat UU tersebut telah mengatur tentang pemberatan hukuman dengan tambahan sebanyak sepertiga hukuman jika pelakunya adalah orang terdekat si anak.

Dengan begitu, Pribudiarta menambahkan, sanksi pidana penjara bisa menjadi 20 tahun.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.