Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Meja Kompas TV: Adu Kuat di Pansus Pelindo II

Kompas.com - 10/11/2015, 20:00 WIB

Pansus PT Pelindo II yang dibentuk awal Oktober lalu disinyalir sejumlah kalangan sarat dengan kepentingan politik.

Tujuan Pansus yang semula dibentuk untuk membenahi perusahaan milik BUMN, dinilai sudah bergeser untuk menjatuhkan menteri tertentu di pemerintahan.

Pemanggilan Menteri BUMN Rini Soemarno yang kemudian tiba-tiba batal, hingga wacana pemanggilan Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah beberapa contoh tindakan Pansus yang dinilai sarat kepentingan politiknya.

Sejauh ini Pansus telah meminta keterangan sejumlah pihak mengenai dugaan penyimpangan di perusahaan yang dipimpin RJ Lino ini.

Mereka yang sudah dimintai keterangan antara lain serikat pekerja, direksi, hingga Menko Maritim Rizal Ramli.

Selain di DPR, pengusutan kasus PT Pelindo II ini juga tengah berjalan di Mabes Polri dalam kasus pembalian mobil crane.

Sejak awal, kasus Pelindo II ini memang penuh drama dan melibatkan orang-orang kuat yang tak terlihat.

Misalnya, pencopotan Kabareskrim Budi Waseso yang dilakukan tak lama setelah ia memimpin penggeledahan PT Pelindo II, Agustus lalu.

Kasus inilah yang kemudian mendorong dibentuknya Pansus Pelindo II yag dimotori sejumlah politisi PDI Perjuangan.

Pertanyaannya, apa sesungguhnya target Pansus Pelindo II? Benarkah ia menyasar menteri tertentu di kabinet?

Saksikan dalam talskhow Satu Meja, Selasa, 10 November 2015 dengan tema Adu Kuat di Pansus Pelindo II bersama Pemimpin Redaksi Kompas, Budiman Tanuredjo. (Budhi Kurniawan/Kompas TV)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com