JK: Saya Sudah Dengar Ada Desakan agar Menteri Rini Dicopot

Wapres kembali menegaskan, hingga saat ini, belum ada pembahasan dengan Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet. (Baca: Menteri Rini: Saya di Sini Ditunjuk Presiden)

Seperti dikatakan Kalla sebelumnya, pembahasan yang dilakukan pemerintahan hanya sebatas evaluasi kinerja para menteri.

Adapun dorongan pencopotan Rini Soemarno dari kabinet sudah lama mencuat. Bahkan, dorongan itu kian mencuat seusai adanya kasus Pelindo II.

Rini dianggap salah satu orang yang bertanggung jawab atas pencopotan mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso. (Baca: Penggeledahan Kantor Lino, Rini Akui Telepon Kapolri )

Sebab, Rini adalah orang yang menelepon Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti seusai Kantor Pelindo II digeledah Bareskrim terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane yang merugikan negara senilai Rp 45 miliar.

Saat itu, Rini menelepon Kapolri dan meminta agar penanganan kasus di BUMN tak gaduh seperti di kantor Pelindo II. 

Selain itu, desakan agar Menteri Rini dicopot juga datang dari PDI Perjuangan. Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut, Rini Soemarno sebagai biang kerok polemik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Hal tersebut terkait dengan rencana Rini menyuntikkan dana Rp 39 triliun kepada BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam RAPBN 2016. (Baca: Polemik PMN Jadi Alasan Politisi PDI-P Minta Menteri Rini Dicopot)

"Saya kira harus dipertimbangkan mencari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2015).