Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Salim Kancil, Potret Suara Masyarakat yang Diabaikan

Kompas.com - 09/11/2015, 16:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa pembunuhan Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur terkait penambangan pasir dianggap sebagai puncak dari ketidakberesan penerbitan izin.

Menurut pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahyu Nandang Herawan, masyarakat kerap tak dilibatkan dalam proses perizinan itu sehingga terjadi penolakan.

"Ini jelas bahwa ada ketidaktaatan pengusaha. Ada mekansime-mekanisme perizinan yang tidak dilakukan terkait peran serta masyarakat. Misalnya di Lumajang,"  kata Wahyu di Kantor LBH Jakarta, Senin (9/11/2015).

Padahal, seharusnya masyarakat turut dilibatkan. Menurut dia, keterlibatan masyarakat bisa dilakukan dalam sesi public hearing terutama dalam kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Akan tetapi, yang selama ini terjadi, masyarakat hadir justru tidak menyuarakan keluhan masyarakat. 

"Kalau pun hadir, itu masyarakat yang pro. Dan masyarakat yang sudah dibayar. Sebenarnya ini yang menjadi gejolak konflik," ujar dia.

Wahyu menuturkan, kejadian-kejadian tambang di daerah lain misalnya di Kalimantan atau Jepara, masyarakat kali tidak memiliki kekuatan untuk protes tentang adanya pengerukan dan pengrusakan lingkungan. 

Bahkan, apabila kasus itu bisa dibawa ke meja hijau, masyarakat juga tak bisa mengontrol independensi hakim.

"Tentu kalah. Karena masyarakat tidak punya bargain apa pun. Siapa yang punya uang, dia yang punya pengaruh dan memenangkan itu, " ungkap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu meminta agar kasus Salim Kancil di Lumajang bisa segera dituntaskan. Pasalnya, kasus ini jika tak dituntaskan akan berimbas pada kasus-kasus lainnya. 

"Walaupun ini di daerah, penting untuk bagaimana mengungkap semuanya karena terjadi juga di daerah-daerah yang lain. Kalau tidak dituntaskan akan berakibat pada kasus-kasus yang lain," tutur Wahyu.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com