Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/11/2015, 11:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pengamat hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan urgensi dibentuknya panitia khusus hak angket Pelindo II. 

Menurut dia, melihat perkembangan proses yang berjalan, pembentukan pansus terlalu berlebihan jika hanya ingin mengusut penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

"Kalau Lino ngapain? Terlalu kecil. Ibaratnya kapal kecil, nembaknya pakai meriam," kata Refly di Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Refly menjelaskan, pansus, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat adalah senjata bagi DPR untuk menghadapi eksekutif. (baca: Bentuk Pansus Pelindo II, DPR Dinilai Turun Kelas)

Senjata ini harusnya digunakan untuk sesuatu yang luar biasa, hal-hal yang tidak lagi bisa dihadapi dengan fungsi pengawasan DPR. Contohnya, jika hendak mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau Presiden dan Wapres misalnya terlibat, Wapres menghalangi proses penegakan hukum di Pelindo II misalnya, itu baru equal dan seimbang," ucap dia.

Namun, jika melihat rapat-rapat pansus sejak awal terbentuk, kata dia, Pansus terlihat hanya mengarah kepada penyimpangan yang diduga dilakukan RJ Lino.

Meski bisa jadi, kata dia, pansus ini ditargetkan untuk mengejar suatu yang lebih besar. (baca: Benny K Harman: Pelindo II Tak Layak Dijadikan Target Hak Angket)

"Yang dipelototin Lino, tapi yang jadi target menteri tertentu. Atau bahkan bisa Presiden dan Wakil Presiden. Padahal pansus tidak boleh begitu. Pansus harus clear sejak awal mau melakukan penyelidikan terhadap apa dan siapa," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi 'Ground Breaking' Pusat Latihan Sepak Bola Nasional di IKN

Jokowi "Ground Breaking" Pusat Latihan Sepak Bola Nasional di IKN

Nasional
Puji Pendukungnya, Ganjar: Ketika Survei Saya Naik karena Kerja Militan Mereka

Puji Pendukungnya, Ganjar: Ketika Survei Saya Naik karena Kerja Militan Mereka

Nasional
Kaesang Disebut Gabung PSI: Jokowi Buka Suara, PDI-P Tak Bisa Melarang

Kaesang Disebut Gabung PSI: Jokowi Buka Suara, PDI-P Tak Bisa Melarang

Nasional
Demokrat yang Gaungkan Perubahan, tapi Gabung ke Koalisi yang Lanjutkan Kerja Jokowi...

Demokrat yang Gaungkan Perubahan, tapi Gabung ke Koalisi yang Lanjutkan Kerja Jokowi...

Nasional
Pagi Hari di IKN, Jokowi Ajak Para Menteri Lihat Pemandangan hingga Sarapan Bersama

Pagi Hari di IKN, Jokowi Ajak Para Menteri Lihat Pemandangan hingga Sarapan Bersama

Nasional
Agenda Media, Program Bakal Capres, dan Respons Netizen

Agenda Media, Program Bakal Capres, dan Respons Netizen

Nasional
Ungkap Alasan Fasilitasi Perwira TNI Temui Tahanan, Wakil Ketua KPK: Kondisinya Tak Normal

Ungkap Alasan Fasilitasi Perwira TNI Temui Tahanan, Wakil Ketua KPK: Kondisinya Tak Normal

Nasional
Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan

Nasional
Fenomena 'Bercyandya': Dari Bromo, MA, Demokrat, dan Kaesang

Fenomena "Bercyandya": Dari Bromo, MA, Demokrat, dan Kaesang

Nasional
Minta Pembangunan Infrastruktur IKN Dipercepat, Jokowi: Kita Dikejar Investor

Minta Pembangunan Infrastruktur IKN Dipercepat, Jokowi: Kita Dikejar Investor

Nasional
Pilkada 2024 Dipercepat, Ide 'Coba-coba' Pemerintah Tanpa Situasi Genting

Pilkada 2024 Dipercepat, Ide "Coba-coba" Pemerintah Tanpa Situasi Genting

Nasional
Hari Kedua di IKN, Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Kantor Presiden

Hari Kedua di IKN, Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Kantor Presiden

Nasional
Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja?

Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja?

Nasional
Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Nasional
BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

BRIN Sebut Jokowi Melanggar Demokrasi Jika Parpol Jadi Target Intelijen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com