Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Masih Beda Pendapat, Silatnas Aburizal dan Agung Garing!

Kompas.com - 04/11/2015, 17:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Suara frustasi dari internal Partai Golkar kembali muncul melihat tidak adanya kemajuan yang dicapai untuk rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dan juga Agung Laksono. Kedua ketua umum beda versi ini masih silang pendapat soal cara rekonsiliasi yang tepat untuk menyatukan kembali Golkar. 

"Silatnas itu baik karena orang mau bersilaturahmi. Tapi tidak lantas menyelesaikan masalah," kata Politisi Golkar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Terakhir, Agung mendorong rekonsiliasi dengan penyelenggaraan munas bersama oleh kedua kubu. (Baca: Agung Laksono Nilai Munas Jadi Jalan Terbaik Golkar )

Agung berpandangan putusan Mahkamah Agung mengembalikan Golkar ke Munas Riau 2009 yang masa kepengurusannya sudah habis sehingga harus digelar munas. 

Namun, Aburizal tak setuju dengan ide Munas itu. Dia berpandangan putusan MA adalah mengesahkan Munas Bali sehingga Munas bersama tak diperlukan. (Baca: Aburizal: Tak Ada Munaslub, yang Ada Munas 2019 )

"Kalau tidak ada yang mau mengalah juga, saya kira silatnas, rekonsiliasi kemarin jadi garing, jadi kehilangan makna, jadi panjang lagi urusannya," keluh Mahyudin. 

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini pun mendorong agar Aburizal dan Agung kembali bertemu empat mata untuk mendiskusikan lagi upaya rekonsiliasi ini. (Baca: Kalla Ingatkan Golkar, jika Tidak Bersatu untuk Pilkada Maka Hanya Jadi "Ormas" )

"Kita-kita yang jadi kader ikut saja lah, bagaimana bos-bos kita menyelesaikan masalah ini. Kalau rekonsiliasi kita ikutlah, kalau munas kita dukung," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com