Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dukungan Golkar ke Pemerintah, Ini Kata Setya Novanto

Kompas.com - 02/11/2015, 12:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, mengklaim bahwa pihaknya telah bersepakat dengan Aburizal Bakrie mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Setya Novanto, dukungan yang diberikan tersebut berupa penyampaian koreksi yang konstruktif.

"Seluruh anggota partai dan anggota DPR bersatu untuk memperkuat jaringan serta dengan pemerintah. Tentu koreksi tetap diharapkan, tapi tetap konstruktif," kata Setya Novanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Ketua DPR itu menegaskan, dukungan yang diberikan Golkar ke pemerintah tidak serta-merta membuat Golkar akan keluar dari Koalisi Merah Putih. Sebaliknya, keberadaan KMP tetap dibutuhkan untuk mengoreksi kinerja pemerintahan.

"Enggak, enggak ada (keluar KMP). Itu justru Pak ARB bersama tim (Golkar) tetap bersama tim (KMP). Memberikan kontribusi besar untuk bersama," kata dia.

Sebelumnya, Agung menyampaikan hal itu saat kegiatan Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (1/11/2015) malam. Agung menyebutkan, dukungan yang diberikan tetap memiliki loyalis kritis. Artinya, Golkar loyal kepada pemerintahan, tetapi tetap akan mengkritik jika ada hal-hal yang dirasa partai berlambang beringin tersebut tidak benar.

"Kami akan loyal, tetapi tetap terbuka dalam hal kritik demi kepentingan bangsa juga," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com