Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2016, Jemaah Haji Akan Dipasangi "Chip"

Kompas.com - 04/11/2015, 05:05 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com – Tragedi meninggalnya ratusan orang di Mina saat pelaksanaan ibadah haji tahun ini menyisakan evaluasi secara mendalam, terutama saat proses evakuasi jumlah korban yang meninggal dunia.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, jumlah korban yang meninggal akibat insiden Mina berjumlah 129 orang. Sebanyak 124 di antaranya adalah jemaah haji, lima lainnya merupakan amirul hajj.

Saat peristiwa itu terjadi, kendala yang dihadapi sangat berat, bahkan identitas korban sangat sulit diketahui.

"Peristiwa di Mina, kami belajar bagaimana tahun depan harus bisa mengenali identitas. Evaluasi dari kami, apakah WNI jadi korban atau kesasar, entah kemana itu kita gak bisa pantau," kata Menteri Lukman di Semarang, Selasa (3/11/2015) malam.

Untuk itulah, pada tahun 2016, identitas para calon jemaah haji perlu diprioritaskan. Salah satu upaya untuk mendeteksi adalah dengan memasang tanda elektronik pada identitas jemaah.

"Tahun depan, saya berharap tanda pengenal bisa dipasangi chip. Pemasangan itu penting untuk mengetahui jemaah haji berada di mana. Jadi bisa terus kita pantau,” ucapnya.

Sejauh ini, selain tanda pengenal berupa kartu identitas, juga jemaah mengenakan atribut gelang. Namun, atribut itu dinilai belum cukup ketika menghadapi ancaman musibah besar, seperti tragedi Mina.

"Kami berharap nanti bisa dipasangi chip. Sekarang hal itu (chip) sudah menjadi hal biasa,” ujarnya.

Selain pengenalan identitas, Kemenag juga berupaya untuk memperkuat kontrol bagi para jemaah haji, dengan mengupayakan sistem regu. Sistem ini untuk mengantikan sistem kloter yang dinilai terlampau besar, agar kontrol semakin intensif.

Kemenag juga akan bersikap ekstra untuk mendampingi jamaah yang berpotensi mempunyai penyakit resiko tinggi (risti).

"Melayani mereka layaknya banding 1:4. Jadi, beban petugas medis untuk jemaah risti semakin besar. Itu yang perlu diantisipasi ke depan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com