Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKGR Tuntut Pemerintahan Jokowi Hidupkan Lagi Koperasi Unit Desa

Kompas.com - 31/10/2015, 10:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum organiasi masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Roem Kono meminta agar pemerintah mengembalikan fungsi koperasi-koperasi unit desa untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Ia menilai, koperasi adalah tonggak ekonomi pedesaan yang bisa membantu mensejahterakan rakyat, khususnya rakyat pedesaan.

"Dalam situasi sekarang, pemerintah di samping membangun infrastruktur tapi juga memperhatikan yang dialami rakyat. Saya meminta pemerintah supaya mengembalikan koperasi-koperasi unit desa," ujar Roem dalam acara pelantikan pengurus MKGR di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015) malam.

Roem menambahkan, situasi yang dimaksud adalah situasi ekonomi yang saat ini dinilai memprihatinkan, seperti pelemahan rupiah dan permasalahan kenaikan harga yang dialami rakyat. Ia berharap, pemerintah tak hanya mengejar pertumbuhan tapi juga kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah jangan hanya memperhatikan partai-partai politik saja, tapi ormas-ormas, elemen masyarakat harus diberikan ruang untuk pembinaan. Sudah tentu anggarannya juga," ungkap Roem.

Dalam kesempatan tersebut, Roem juga mengungkapkan mengenai semangat nasionalisme yang sudah pudar di masyarakat. Ia juga menilai, pengamalan Pancasila semakin tipis dan nilai-nilainya telah bergeser.

"Bangsa kita memang sudah maju. Tapi kemajuan ini sudah bergeser dari nilai leluhur. Saya mengajak semua pihak untuk kembali ke nilai leluhur yaitu Pancasila," kata dia.

Menurut Roem, ideologi Pancasila merupakan ciri khusus dari Indonesia sehingga harus ditegakkan, begitu pula dengan semangat nasionalisme yang harus tetap dibangun. "Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa mempertahankan negara kita. Negara kita harus tegak dengan ciri-ciri sendiri, yaitu ideologi Pancasila," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com