Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Anggap Target RAPBN 2016 Tidak Rasional

Kompas.com - 30/10/2015, 10:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu mengatakan, fraksinya menilai, catatan angka pendapatan negara sampai Oktober 2015 masih jauh dari target. Oleh karena itu, ia berpendapat, target pendapatan negara tahun depan harus lebih realistis.

Ia mengungkapkan, capaian pendapatan negara saat ini hanya sekitar 57,2 persen. Irawan yakin target APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.761,64 triliun tidak akan tercapai dan shortfall-nya akan melebihi Rp 200 triliun. Kekurangan capaian pendapatan ini, lanjut dia, akhirnya akan ditutupi dari utang.

Menurut catatan Gerindra, utang pemerintah hingga akhir September 2015 membengkak menjadi Rp 3.091 triliun dari angka semula Rp 2.608,8 triliun pada akhir 2014.

"Dalam sembilan bulan pemerintah telah menambah uutang sebesar Rp 482,2 triliun, padahal dalam APBNP 2015 pembiayaan utang hanya Rp 279,38 triliun," kata Irawan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Wakil Ketua Komisi XI itu mengatakan, pendapatan negara selalu didominasi oleh penerimaan pajak serta bea dan cukai. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak sampai 26 Oktober 2015 baru mencapai Rp 750 triliun atau hanya 57,96 persen dari angka yang ditargetkan.

Sementara, pendapatan bea dan cukai sampai 20 Oktober 2015 baru mencapai Rp 123,48 triliun atau 63,33 persen. Dengan demikian, kata Gus Irawan, pendapatan pajak tahun ini tidak akan berbeda jauh dari tahun lalu, atau hanya hanya sekitar 80 persen dari target Rp 1.489,26 triliun. Oleh karena itu, fraksinya beranggapan target penerimaan pajak dalam R-APBN 2016 sebesar Rp 1.546,7 tidak masuk akal.

Ia menilai, target pendapatan pajak tersebut semakin tidak rasional karena kondisi makro tahun depan diprediksi tidak lebih baik dari tahun ini. Bila target RAPBN 2016 ini disetujui, Fraksi Gerindra yakin defisit tahun depan akan membengkak.

"(Kalau disetujui) itu sama saja mendorong pemerintah untuk menambah utang yang lebih besar lagi tahun depan," ujar dia.

Sejauh ini, hanya Gerindra yang menyatakan penolakan terhadap RAPBN 2016 dan disampaikan melalui pandangan mini fraksi, Kamis (29/10/2015) malam. Postur RAPBN 2016 akan dibawa ke sidang paripurna pada Jumat (30/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com