Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Perintahkan Bagi-bagi Masker di Gedung DPR

Kompas.com - 30/10/2015, 09:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto memerintahkan untuk membagikan masker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015) siang. Masker itu dibagikan oleh sekitar lima orang prokoler DPR menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun 2015-2016.

Mereka menawarkan masker ke para Anggota DPR, staf, hingga wartawan yang berada di sekitar ruang paripurna. (baca: Para Pengusul Pansus Asap Diminta Lebih Dulu ke Lapangan)

"Kita diperintahkan langsung oleh Pak Ketua," kata seorang protokoler, Eko Supriyanto.

Eko mengatakan, masker ini dibagikan sebagai keprihatinan DPR atas musibah asap yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Masker dibagikan jelang rapat paripurna karena salah satu agenda rapat adalah pengesahan panitia khusus hak angket kebakaran hutan dan lahan.

Saat ditanya kenapa masker dibagikan di Kompleks Parlemen Jakarta, yang tidak terpapar asap, Eko menjawab, "Jadi ini sekedar simbolis saja."

Selain pembagian masker, di depan pintu masuk ruang rapat Paripurna juga terdapat dua kotak donasi. Dana yang terkumpul akan diberikan kepada para korban terdampak asap. (baca: Pansus Asap DPR Dinilai Bakal Ganggu Kerja Pemerintah)

Salah satu agenda rapat paripurna DPR hari ini adalah pengambilan keputusan terkait pembentukan Pansus bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Sejauh ini, dari 10 fraksi, hanya Fraksi Nasdem yang tak setuju dengan pembentukan pansus ini.

"Sudah disetujui 9 fraksi, cuma memang nasdem yang masih memiliki pandangan lain," kata inisiator Pansus Asap Herman Haeron. (baca: DPR Akan Putuskan Pembentukan Pansus Asap, Hanya Nasdem yang Menolak)

Herman optimistis, pembentukan Pansus Asap akan disetujui dalam rapat paripurna. Dia juga yakin pansus tidak akan mengganggu kerja pemerintah dalam menangani bencana kebakaran hutan dan kabut asap.

Sebaliknya, pansus justru mencari penyelesaian masalah karena kebakaran hutan ini selalu terulang setiap tahunnya. (baca: Luhut Minta DPR Tidak Berpolemik soal Kabut Asap)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com