Tak Sependapat dengan Gerindra, Nasdem Sebut RAPBN 2016 Pro Rakyat

Johnny menjelaskan, suntikan modal melalui PMN dimaksudkan untuk pembiayaan infrastruktur di luar yang wajib dibangun pemerintah. Dengan suntikan dana itu, maka BUMN bisa membangun dan mengembangkan infrastruktur yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh rakyat banyak.

"Jadi kan infrastruktur kita jadi banyak, tanpa beban APBN. Dengan kita berikan PMN, BUMN bisa bangun infrastruktur baru diluar yang pemerintah bangun. Itu kan memberi multiplier effect yang langsung dirasakan rakyat kecil. Itu bagian dari pro rakyat," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Namun, Johnny menegaskan, PMN tidak diberikan bagi BUMN yang kurang sehat. PMN hanya diberikan kepada BUMN yang diproyeksikan bisa mendapatkan keuntungan. Alokasi PMN nantinya juga harus melalui persetujuan Komisi XI yang membidangi keuangan. Jika pengalokasiannya tak tepat, kata Johnny, DPR tidak akan menyetujui.

"Kalau BUMN itu enggak sehat ya jangan. Kalau gitu, enggak pro rakyat," kata dia.

Johnny juga tak setuju dengan Gerindra yang menilai bahwa PMN sebaiknya perlu dialihkan ke dana desa. Sebab dana desa sudah dialokasikan dua kali lipat dari APBN sebelumnya.

"Sekarang naik menjadi Rp 47 triliun dari sebelumnya 27 trilun. Yang sekarang pun dana desa desa belum bisa diserap dengan baik. Dan kita konsern dengan penyerapan dana desa," ujar Johnny.

Sejauh ini, baru Gerindra yang menyatakan penolakan terhadap RAPBN 2016 dan disampaikan melalui pandangan mini fraksi, Kamis (29/10/2015) malam.

Platte memastikan RAPBN 2016 tetap akan disahkan meski tanpa persetujuan Gerindra. Postur PMN dalam RAPBN 2016, menurut dia, juga tidak akan berubah.