Kubu Romy Instruksikan Kadernya Pertahankan Kantor PPP di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Pimpinan Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin Romahurmuziy menginstruksikan semua kader PPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mempertahankan kantor dan aset partai yang dianggap akan direbut oleh pengurus PPP yang dipimpin Djan Faridz.

Ancaman perebutan aset itu disebut muncul setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung mengenai perselisihan kepengurusan PPP.

"Di semua tingkatan agar berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam rangka mengamankan dan mempertahankan kantor dan aset PPP," kata Ketua DPW PPP Provinsi Banten Agus Setiawan saat membacakan keputusan Rapimnas III PPP di Hotel Peninsula, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Secara terpisah, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mengungkapkan bahwa banyak pengurus PPP di daerah yang diintimidasi oleh pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta setelah keluarnya putusan MA.

Intimidasi disampaikan melalui pesan singkat (SMS) dan disertai dengan ancaman perebutan kantor PPP di daerah.

"Ini pengalaman pahit yang semestinya tidak boleh terjadi, tetapi itu terjadi," ucap Romy.

Dalam rapimnas tersebut diputuskan pembentukan tim tujuh untuk mengambil langkah hukum dan politik untuk menyikapi putusan MA. (Baca: Respons Putusan MA, PPP Kubu Romy Bentuk Tim Tujuh)

Tim tujuh tersebut diisi oleh Suharso Monoarfa, M Romahurmuziy, Mardiono, Ermalena, Aunur Rofiq, Isa Muchsin, dan Saleh Amin.

Tim tujuh dapat melibatkan sesepuh dan anggota senior PPP dalam menjalankan mandat Rapimnas III, yaitu mengupayakan islah di luar pengadilan, upaya hukum peninjauan kembali, dan melaksanakan sepenuhnya putusan kasasi a quo.

Selain itu, Rapimnas III juga meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menanggapi semua surat atau usulan dari pengurus PPP selain yang dihasilkan Muktamar Surabaya.

Proses pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota juga dianggap tidak dapat dilakukan, kecuali atas rekomendasi pimpinan PPP hasil Muktamar Surabaya.