Para Pengusul Pansus Asap Diminta Lebih Dulu ke Lapangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Hanura di DPR Dadang Rusdiana meminta, agar anggota Dewan tak perlu reaktif dalam menyikapi musibah asap yang kini sedang ditanggulangi pemerintah.

Terlebih, bagi anggota Dewan yang kini mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) kebakaran hutan dan lahan.

"Jangan terlalu reaktif lah sebelum melihat kondisi langsung," kata Dadang saat dihubungi, Kamis (29/10/2015).

Dadang menyarankan agar para pengusul pansus terjun ke lapangan terlebih dahulu untuk mengecek kondisi sebenarnya. (baca: Pansus Asap DPR Dinilai Bakal Ganggu Kerja Pemerintah)

Sebab, dari sejumlah alasan yang menjadi dasar pembentukan pansus, mereka menganggap pemerintah belum bekerja secara maksimal.

"Saya lebih setuju seperti itu (terjun langsung), komisi terkait melakukan pengawasan. Komisi IV bisa melakukan penelusuran awal, Komisi III melihat dari aspek hukum. Jadi lebih baik pendalaman dulu sebelum diputuskan membuat pansus," kata dia.

"Jangan sampai pembentukan pansus ini justru membuat kegaduhan baru yang justru tidak menyelesaikan masalah. Cenderung dipolitisasi dan upaya penanggulangan saat dan pascabencana menjadi tidak fokus," lanjut dia. (baca: F-PKS: Pansus Asap Tidak Ingin Jatuhkan Pemerintahan Jokowi)

Hingga kini, dari sepuluh fraksi di DPR, dua diantara yakni Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura, belum memberikan tanda tangan pengusulan pembentukan pansus.

Meski demikian, Fraksi Hanura tidak keberatan dengan rencana pembentukan pansus itu. Hanya, ia mengatakan, perlu ada peninjauan lapangan terlebih dahulu sebelum usulan itu digulirkan.

Sebanyak 171 anggota Dewan telah menandatangani usulan pembentukan panitia khusus kebakaran hutan dan lahan (pansus karhutla). Mereka yang setuju pembentukan pansus itu berasal dari lintas fraksi dan komisi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya tidak mempermasalahkan rencana DPR RI membentuk Pansus soal bencana asap.

Hanya, ia berharap pembentukan pansus itu tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. (baca: Luhut Minta DPR Tidak Berpolemik soal Kabut Asap)

Wakil Presiden Jusuf Kalla khawatir pembentukan pansus terkait bencana asap hanya akan menghabiskan waktu para menteri dengan memenuhi panggilan DPR.

Padahal, menurut Kalla, banyak pekerjaan yang harus dilakukan para menteri terkait penanganan bencana. (Baca: Wapres Khawatir Pansus Asap Hanya Habiskan Waktu Menteri)