Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS Curiga Pansus Pelindo II Jadi Alat PDI-P Jatuhkan Rini Soemarno

Kompas.com - 28/10/2015, 19:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, mulai curiga ada kepentingan politik dari PDI Perjuangan untuk menjatuhkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Menurut dia, hal ini mulai terlihat jelas dari pemanggilan terhadap Rini yang tiba-tiba dibatalkan.

Rini semula dijadwalkan diperiksa oleh Pansus Pelindo II pada Rabu (27/10/2015) siang. Namun, pemanggilan tiba-tiba dibatalkan oleh pimpinan Pansus Pelindo II, meski Rini sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir.

"Mungkin alat serang untuk Menteri BUMN masih kurang, kali. Kan targetnya Menteri BUMN harus di-reshuffle," kata Refrizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore.

Refrizal mengatakan, keputusan untuk memanggil lalu membatalkan panggilan terhadap Rini Soemarno itu tidak pernah dirapatkan oleh semua anggota.

"Makanya kita bingung sebagai anggota, kok tiba-tiba batal. Siapa ini yang buat?" ucap Refrizal.

Refrizal mengatakan, harusnya Pansus Pelindo II dibentuk untuk membenahi berbagai persoalan yang ada di PT Pelindo II saat ini. Namun, dia melihat pansus ini sudah bertujuan untuk menjatuhkan orang.

Dia pesimistis, pansus tersebut dapat bekerja optimal membenahi PT Pelindo II jika tak segera mengubah cara kerjanya.

"Pembenahan dong semangatnya. Yang kurang ya diperbaiki. Kalau enggak cocok dengan Dirut Pelindo II (RJ Lino), PDI-P kenapa enggak suruh Jokowi ganti? Kalau Anda enggak suka sama orang ini, bilang saja sama Jokowi. Tidak perlu pakai pansus," ucap dia.

Kecurigaan yang sama juga pernah disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio. (Baca: Rini Soemarno Jadi Target Pansus Pelindo II?)

"Kementerian BUMN ini kan paling 'basah'. Dia (Rini) menguasai BUMN. Makanya, tak heran kursi menteri itu terus digoyang," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com