Kompas.com - 28/10/2015, 15:40 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan niatnya secara langsung untuk bergabung dalam kerja sama multilateral Trans Pacific Partnership (TPP) saat bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Namun, sebelum Indonesia resmi bergabung pada TPP, pemerintah akan membuat kebijakan yang memproteksi produk lokal.

"Pemerintah akan berikan proteksi pada national player dan itu penting. Kalau dibuka begitu saja akan seperti Mike Tyson lawan Ellias Pical, maka perlu ada keseimbangan untuk siapkan itu," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Sebelum masuk ke TPP, sebut Pramono, Presiden Jokowi meminta jajaran di bawahnya untuk melakukan kajian mendalam. (Baca: Kepada Obama, Jokowi Sampaikan Keinginan Bergabung Trans Pacific Partnership)

Kajian juga akan mempertimbangkan soal untung dan rugi serta momentum yang tepat bagi Indonesia untuk bergabung dalam kerja sama yang mensyaratkan pasar bebas itu.

Menurut Pramono, persaingan global tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu, pemerintah saat ini mempersiapkan kondisi internal di Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut.

Selain mengembangkan industri dalam negeri, upaya yang dilakukan lainnya dengan memangkas prosedur perizinan.

"Jadi begitu bergabung, daya saing kuat, dan kita siap menghadapi sebuah pasar sangat terbuka," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

Dengan bergabung pada TPP, Indonesia akan memiliki peluang mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Sejumlah keuntungan didapat seperti tarif yang rendah. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP, termasuk tarif murah dan tidak mengistimewakan badan usaha milik negara (BUMN).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

Nasional
DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

Nasional
Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

Nasional
Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Nasional
Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Nasional
Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Nasional
Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Nasional
Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

Nasional
Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Nasional
Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Nasional
Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Nasional
PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

Nasional
Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.