Pemimpin Harus Bervisi Kreatif

SOLO, KOMPAS — Keberhasilan pembangunan iklim kreatif menuntut kolaborasi kuat antara kebijakan pemerintah daerah dan kinerja jejaring komunitas serta para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin daerah yang cerdas dan inovatif agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif di wilayahnya.

Sekretaris Jenderal Solo Creative City Network (SCCN) Dhian Lestari Hastuti mengatakan, figur pemimpin yang dinamis dan bervisi sangat dibutuhkan untuk membentuk koridor pengembangan kebijakan kabupaten/kota kreatif.

"Bukan kebetulan, daerah-daerah dengan dinamika pertumbuhan, seperti Banyuwangi, Bandung, Pekalongan, dan Solo, dipimpin oleh orang-orang yang punya visi sejalan dengan ekonomi kreatif," katanya, Minggu (25/10/2015), seusai pembacaan deklarasi Jejaring Kabupaten-Kota Kreatif (Indonesia Creative Cities Network/ICCN) di depan kompleks Kantor Pemerintahan Kota Solo, Jawa Tengah.

Selain itu, komunitas-komunitas kreatif diharapkan juga terus bermunculan di daerah-daerah. Komunitas-komunitas tersebut merupakan pelaku utama menuju ekonomi kreatif. Selanjutnya, peran akademisi dan pemerintah daerah untuk mendukung serta memberi ruang bagi pengembangan komunitas tersebut sangat diperlukan.

Pembacaan deklarasi Jejaring Kabupaten-Kota Kreatif kemarin dibarengi atraksi puluhan komunitas kreatif dari Solo dan sejumlah daerah lain di Jalan Slamet Riyadi, jalan protokol di Solo. Poin-poin dalam deklarasi tersebut merupakan rangkuman pelaksanaan Konferensi Kota Kreatif Indonesia (Indonesia Creative City Conference/ICCC) di Solo sejak 22 Oktober.

Susun peta jalan

Saat membacakan deklarasi, perwakilan Bandung Creative City Forum, Gustaff Hariman Iskandar, mengatakan bahwa pekerjaan rumah sebanyak 52 delegasi daerah yang mengikuti ICCC cukup berat. Mereka harus segera menyusun peta jalan ekonomi kreatif masing-masing disesuaikan dengan potensi yang ada.

Hasil konferensi juga memutuskan, Solo ditunjuk sebagai lokasi sekretariat jejaring yang baru dibentuk tersebut. Konferensi berikutnya akan diselenggarakan di Kota Malang pada 2016. Diharapkan, paling tidak 250 kabupaten/kota bisa bergabung dalam perhelatan tersebut.

Terkait kesenjangan pertumbuhan ekonomi kreatif di setiap daerah, Gustaff mengatakan, semua kabupaten/kota punya peluang untuk tumbuh secara kreatif dan tidak sekadar menggantungkan pada pembangunan infrastruktur fisik. Namun, butuh kejelian pemerintah daerah setempat untuk menangkap potensi seni budaya, industri lokal, sumber daya manusia, dan alam yang ada untuk dikemas menjadi produk kreatif.

"Mungkin tidak semua daerah punya sumber daya manusia berlimpah seperti Bandung atau Solo. Namun, mereka pasti punya potensi dan sumber daya lain yang bisa dioptimalkan," kata Gustaff.

Paulus Mintarga, inisiator Solo Creative City Network yang juga terpilih sebagai Ketua ICCN, mengatakan akan segera melakukan konsolidasi internal. Dia berharap kota/kabupaten yang ikut dalam konferensi tahun ini dapat menjaring dan menggandeng lebih banyak kota-kabupaten lain di sekitarnya.

Dia mengatakan, melalui penyelenggaraan ICCC di Solo telah menunjukkan bahwa kerja sama sesuai teori quadro helix, yaitu antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan pelaku bisnis serta media massa untuk pengembangan ekonomi kreatif bisa berjalan sinergis. Menurut Paulus, ICCN dan SCCN nanti akan berbagi tugas dalam membangun dan memperkuat jejaring kota kreatif.

Perhelatan ICCC di Solo ditutup pada Minggu malam dengan penampilan musik puluhan talenta kreatif dari beberapa daerah di Benteng Vastenburg. Tampil sebagai bintang tamu dalam pentas musik itu adalah musisi I Wayan Balawan dan Marzuki Mohammad dari Jogja Hip Hop Foundation.

Pemasaran terbatas

Upaya untuk memasarkan produk hasil inovasi masyarakat di Jateng selama ini masih terbatas pada komunitas, belum sampai komersialisasi. Kendalanya antara lain minimnya akses terhadap pasar, hak atas kekayaan intelektual, dan keterbatasan modal.

Kepala Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Jateng Agus Santoso, Minggu, mengatakan, agar suatu temuan dapat dijual (komersialisasi), harus ada keterkaitan antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas. Tanpa itu, suatu karya inovasi tidak akan dapat diterapkan secara luas.

Selama ini, kata Agus, karya atau temuan masyarakat dikaitkan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran produk yang dihasilkan belum sampai pada tataran industri karena biasanya industri menghendaki untuk produksi massal sehingga belum memadai.

"Sementara ini, yang diarahkan untuk industri dikembangkan di Solo Techno Park. Produk lain ada yang sempat ditawarkan ke industri, tetapi sampai saat ini masih belum ada perkembangan sehingga lebih banyak diterapkan di tataran komunitas. Namun, kami tetap mendorong untuk pengurusan hak paten agar temuan masyarakat terlindungi," katanya.

Pada Lomba Kreasi dan Inovasi (Krenova) Jateng 2015, kata Agus, sebanyak 70 karya masyarakat dari 35 kabupaten/kota di Jateng bersaing. Dari 20 karya terbaik, diseleksi lagi menjadi 16 karya yang akan difasilitasi pembuatan hak patennya oleh Pemerintah Provinsi Jateng.

Selain itu, Balitbang Jateng juga berupaya membangun jaringan penelitian (jarlit) antara akademisi, pelaku usaha (industri), pemerintah, dan komunitas (masyarakat). Jaringan penelitian ini difasilitasi dalam sebuah sistem informasi yang disebut sistem inovasi daerah (sida) yang dapat diakses melalui internet.

Salah satu inovasi terbaik adalah Proskap, yaiu produk sampah kemasan plastik yang dibuat oleh Siti Aminah dari lembaga Cipta Karya Manunggal, Solo. Ia membuat papan pengganti tripleks atau asbes dari sampah plastik kemasan yang dipres dengan suhu tinggi.

"Selama ini, sampah plastik kemasan menjadi masalah besar karena tidak laku dijual, dan jumlahnya banyak sekali sehingga tak ramah lingkungan. Kami bekerja sama dengan Universitas Negeri Sebelas Maret membuat semacam papan dari plastik," kata Siti.

Papan dari sampah kemasan plastik, kata Siti, lebih kuat dibandingkan tripleks dan tahan air sehingga ketahanannya pun lebih lama. "Ini masih taraf uji coba. Kami terkendala mahalnya alat pres. Kalau bisa memiliki alat, tak hanya dapat membuka lapangan pekerjaan, tetapi persoalan sampah akan terkurangi," ujarnya. (GRE/RWN/UTI)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Oktober 2015, di halaman 22 dengan judul "Pemimpin Harus Bervisi Kreatif".