Jokowi Janji Dorong RUU Dwikewarganegaraan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berjanji akan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dwikewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sesi dialog dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden Washington DC, Minggu (25/10/2015) sore waktu setempat.

"(Pertanyaan) Bu Hani dari Philadelphia biar dijawab Bu Menteri Luar Negeri karena ke mana pun kita ditanyakan itu. Kalau saya akan dorong agar itu cepat diselesaikan," kata Presiden Jokowi.

Seorang warga yang tinggal di Philadelpia bernama Hani mengaku menikah dengan seorang petani di wilayah itu dan memiliki anak yang berkewarganegaraan AS.

"Anak saya orang AS lahir di AS, saya takut anak saya ketika pulang ke Indonesia tidak bisa jadi orang Indonesia lagi. Saya mau anak saya bisa dapat dwikewarganegaraan," kata Hanni.

Pertanyaan itu disambut tepuk tangan sangat meriah dari masyarakat yang hadir.

Hani mengaku, anaknya yang pertama telah duduk di bangku kuliah jurusan komputer sains serta menguasai bahasa Mandarin, Arab, Inggris, dan Indonesia.

Ia sendiri memantau RUU Kewarganegaraan sudah ada di Prolegnas di DPR dan ia meminta agar pemerintah mendorongnya.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ketika dipersilakan Presiden Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut mengatakan bahwa pemerintah sudah membahas hal ini dan telah ada perkembangan ketika pada Agustus 2015 ada pertemuan diaspora Indonesia yang digelar di Jakarta.

"Kita sudah bahas, sudah ada pergerakan, Agustus kemarin ada pertemuan diaspora yang digelar di Jakarta dengan teman-teman diaspora," kata Hani.

Hal itu, kata dia, merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap diaspora di luar negeri karena potensi diaspora untuk mendukung pembangunan nasional sangat besar.

"Aset yang ada ini harus kita kelola dengan baik dengan cara bekerja sama dengan baik. Kita kaji dan saya sudah sampaikan juga ke Menkumham kalau Presiden mengatakan begitu, arahnya sudah jelas mau ke mana," kata dia.

Menurut Retno, di Kemenlu sendiri ada wakil direktur yang khusus mengurusi urusan diaspora yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kaum diaspora.