Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Megawati Dianggap Dominan Pengaruhi Jalannya Pemerintahan

Kompas.com - 25/10/2015, 21:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo mendapat pengaruh dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kesimpulan itu muncul dalam survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 14-21 Oktober 2015. Survei itu mencatat bahwa dari 1.183 responden, sebanyak 82,5 persen di antaranya menganggap bahwa Megawati memengaruhi pemerintahan.

"Megawati masih dianggap dominan memengaruhi jalannya pemerintahan," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Sayangnya, survei itu tidak menanyakan alasan-alasan yang membuat responden menganggap demikian. Namun, Arya menilai bahwa publik bisa melihat pengaruh besar Megawati sejak pemilu presiden tahun lalu.

Megawati dinilai sebagai sosok sentral yang menunjuk Jokowi menjadi petugas partainya untuk menjadi bakal calon presiden. Megawati juga dianggap sebagai sosok yang berperan dalam penyusunan kabinet.

Kabinet yang semula dijanjikan profesional, tanpa bagi-bagi kursi, justru cukup banyak diisi oleh orang-orang PDI-P atau yang dekat dengan partai berlambang banteng itu.

"Dalam pembentukan kabinet, faktor Megawati sangat kentara," ucap Arya.

Arya juga berpendapat bahwa perombakan kabinet tidak lepas dari peran Megawati. Hal tersebut bisa dilihat dari masuknya politisi senior PDI-P, Pramono Anung, yang menggantikan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto.

Selain itu, Arya menengarai bahwa kedatangan Megawati ke Istana Kepresidenan, Sabtu (24/10/2015) siang kemarin, terkait isu reshuffle kedua.

Survei itu juga memunculkan tokoh-tokoh lain, yang dianggap memengaruhi kebijakan Jokowi. Namun, jumlah suaranya tidak signifikan. Setelah Megawati, ada Wakil Presiden Jusuf Kalla (9,2 persen), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (3,4 persen), Ketua Umum Hanura Wiranto (1,1 persen), dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (0,2 persen).

Responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 3,6 persen.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com