Demokrat Anggap Pemerintah Sering Campuri Urusan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam satu tahun terakhir banyak mengintervensi partai politik. Hal itu dinilai sebagai penyebab beberapa partai politik mengalami perpecahan internal.

"Setahun ini justru terjadi perpecahan di sejumlah partai politik. Publik dan Partai Demokrat menilai pemerintah dan kekuasaan terbaca melakukan intervensi," ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Menurut Hinca, sikap ikut campur dalam urusan internal partai politik seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, pemerintah seharusnya menghormati kedaulatan dan otonomi partai politik.

Selain itu, pemerintah seharusnya tidak mencederai nilai-nilai demokrasi dan penyelesaian sengketa partai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Partai Politik. Secara umum, Demokrat menilai kondisi politik dalam pemerintahan Jokowi-JK cukup stabil.

Terlebih lagi, ketegangan antara dua koalisi telah mereda. Partai Demokrat menyebut bahwa kondisi ini adalah modal yang berharga bagi pemerintah untuk dapat mengemban semua tugas-tugas dengan baik.