Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2015, 19:00 WIB

Lunturnya cinta bangsa bukan hanya ditandai enggannya mengadakan upacara bendera dan ketidakmauan menyanyikan lagu "Indonesia Raya", melainkan justru terjadi melalui perilaku korup yang sudah mewabah dari pejabat tingkat atas sampai rakyat di tingkat bawah. Korupsi telah melukai rasa keadilan masyarakat dan menyingkirkan warga negara untuk menikmati hak-hak melalui layanan negara.

Wawasan Pancasila

Semangat cinta bangsa untuk melawan korupsi dan melawan kecenderungan mengganti ideologi Pancasila dengan agama hanya mungkin apabila setiap warga negara mengenyam proses pendidikan yang berkeadilan dan berwawasan Pancasila sejak dini. Kita pertama-tama terlahir di bumi pertiwi Indonesia ini sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keyakinan agama dan kepercayaan tertentu. Setiap warga negara mestinya merasa menjadi warga negara Indonesia sebagai prioritas ketimbang afiliasi mereka pada komunitas religius, etnis, atau partai tertentu.

Ketidakadilan sosial di bidang hukum, ekonomi, dan politik telah melahirkan bermacam penyimpangan kehidupan bernegara. Keadilan sudah berubah menjadi komoditas, siapa punya uang siapa yang menang. Politik bisa dimanipulasi atas nama demokrasi dan kepentingan rakyat.

Kekeliruan kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada perlindungan terhadap tanah, air, dan udara bangsa telah melahirkan penjarahan kekayaan alam besar-besaran, melahirkan eksploitasi rakus yang merusak ekosistem dan biodiversitas yang seharusnya jadi kekayaan bangsa. Lemahnya penegakan hukum berkelindan dengan keinginan korup dan memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri dan kelompok.

Tiga persoalan di atas tak dapat ditaklukkan dengan memaksa mencetak warga negara yang bersedia membela bangsa secara instan.

Pendidikan karakter spartan memang menarik dan bisa memberikan spirit pengorbanan bagi bangsa sebagai bentuk etika tertinggi yang bisa diraih manusia. Sayangnya, zaman berubah dan kita pun ikut berubah. Pendidikan karakter ala Sparta hanya aktual bila kita ambil spiritnya dan akan efektif bila kita lakukan lewat proses pendidikan warga negara yang utuh dan komprehensif.

Doni Koesoema A
Pemerhati Pendidikan dan Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Oktober 2015, di halaman 7 dengan judul "Pendidikan Karakter Spartan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com