JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi rapor merah terhadap kinerja satu tahun Presiden Joko Widodo. Penilaian difokuskan pada kinerja pemerintah dalam bidang pemberantasan korupsi.
Ada tujuh poin yang disorot ICW selama satu tahun pemerintahan, yaitu pembentukan kabinet yang transaksional, menunjuk politisi menjabat menteri hukum dan HAM serta jaksa agung, dan lemahnya penanganan kasus korupsi. (Baca: Kinerja Pemerintah Dinilai Kurang Memuaskan, Ini Komentar Istana)
Kemudian, pemerintah tidak tegas menolak regulasi yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi, tidak tegas mendukung eksistensi KPK, tidak kompak dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait ancaman kriminalisasi pimpinan KPK, dan tidak adanya program penegakan hukum dalam Nawa Cita yang berjalan.
"Karena itu, ICW memberi nilai lima untuk kinerja Jokowi satu tahun ini," kata peneliti ICW, Siti Juliantari, di Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2015).
Dengan alasan itu, ICW mendorong agar Jokowi melakukan evaluasi terhadap program antikorupsi dan kinerja jajaran kabinet. (Baca: Survei Poltracking: 48,6 Persen Responden Tak Puas Kinerja Jokowi)
Penanganan korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian juga harus jadi priotitas untuk dibenahi. Jokowi juga diminta untuk konkret mendukung penguatan KPK.
Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan RUU Perampasan Aset juga diminta jadi prioritas.
"Perlu ada kesamaan visi dan misi serta konsistensi pada pemberantasan korupsi antara Jokowi dengan JK. Jokowi harus tampil sebagai figur pemimpin antikorupsi," kata Tari. (Baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi Merosot di Bawah Prabowo)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
